Voter Awareness

Di negara yang tingkat demokrasinya belum sepenuhnya dijalankan, maka pemilu masih merupakan sesuatu yang sakral sehingga tidak boleh disentuh apalagi dipantau oleh rakyatnya.

Pengalaman Indonesia, Filipina, Sri Lanka, dan beberapa negara lainnya telah mengajarkan, bahwa pemilihan umum yang dibiarkan berjalan tanpa dipantau dan diawasi masyarakat secara langsungberarti menghilangkan esensi dan makna Pemilu itu sendiri.

Kehendak rakyat yang dinyatakan lewat pemberian suara, dengan mudah dapat dimanipulasi dan diputarbalikkan untuk kemenangan suatu partai. Partai yang seharusnya menang menjadi kalah dan partai yang tidak dikehendaki rakyat justru memenangkan pemilu dan memerintah.

Bisa jadi masyarakat tidak peduli, tidak mau tahu atau tidak mau terlibat dengan pemilu, bisa jadi karena tekanan dari pemerintah yang dituangkan dalam berbagai peraturan dan larangan mengenai hal ini dan hal itu yang tujuannya adalah mengkerangkeng partisipasi masyarakat dalam pemilu selain memberikan suara pada hari pemungutan suara.

Padahal partisipasi politik masyarakat di dalam dan melalui pemilu bukan sekedar memberikan suara saja, tetapi bisa lebih dalam dan lebih jauh dari itu. Partisipasi aktif masyarakat secara luas dapat menjamin pemilu berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia dan setara.

Program voter education atau pendidikan pemilih merupakan salah satu program yang paling dikenal sebagai cara yang efektif dan umum untuk memperkenalkan pemilu kepada pemilih. Namun, dalam masyarakat yang masih dalam keadaan tidak atau kurang memiliki ekspresi atau minat terhadap pemilu, maka dalam hal ini, organisasi pemantau pemilu atau LSM yang memiliki concern atau kepedulian terhadap pemilihan umum perlu membuat program voter awareness atau program membangkitkan kesadaran sebagai pemilih.

Ibu-ibu majelis taklim sedang mengikuti pendidikan politik di tahun 1999.
Foto adalah milik KIPP Indonesia

Kontak-kontak atau grup target sasaran yang akan diberikan program voter awareness diundang secara khusus dalam sebuah pertemuan. Dalam pertemuan tersebut dilakukan diskusi yang berisikan misi dan visi organisasi atau LSM dalam kerja pemantauan yang meliputi: Memberikan pemahaman terhadap tujuan pemantauan dan mengapa pemilu perlu dipantau. Lalu Memperkenalkan konsep kerja pemantauan seperti rencana-rencana kegiatan, baik bentuk, isi dan jadwal kegiatan. Memberikan penjelasan atas alasan perlunya relawan dan perannya dalam pencapaian tujuan pemantauan

Dalam kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan kondisi suatu kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, dapat pula dilakukan secara informal, bisa jadi di lokasi kelompok masyarakat tersebut.

Misalnya untuk kelompok masyarakat bermata pencaharian sebagai supir angkutan, diskusi dapat dilakukan di mana mereka memiliki waktu luang seperti di terminal, pangkalan dan tempat lainya. Begitu pula untuk kelompok masyarakat lainnya, sehingga diskusi lebih terasa sebagai tukar pendapat/pengalaman yang dapat mendorong kelompok-kelompok masyarakat yang ditargetkan menjadi relawan dapat tercapai. Hal yang terpenting adalah diskusi/penjelasan harus dilakukan dengan jujur tanpa memberikan harapan atas imbalan tertentu.