Website counter

Wednesday, August 31, 2016

Rekrutmen kandidat parlemen

Di sejumlah negara, rekrutmen orang-orang yang akan menjadi kandidat diatur oleh undang-undang pemilu atau bahkan UUD. Misalnya di Jerman. 
Di Indonesia, seleksi kandidat diserahkan kepada partai politik masing-masing. Di Partai Gerindra, seleksi kandidat terdapat dalam AD/ART-nya. 

The Basic Law Jerman menuntut setiap partai politik di Jerman agar urusan internal partai politik mereka masing-masing dikelola secara demokratis. Pengertian demokratis mencakup berbagai hal termasuk dalam menyeleksi kandidat yang akan diajukan dalam pemilu federal atau negara bagian (Land)

Di Finlandia rekrutmen kandidat diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Bahkan di negara-negara yang demokrasinya mapan juga tidak seperti Finlandia dalam pengaturan seleksi kandidat ini.

Catatan penulis: Data akan ditambahkan, jika ada informasi terbaru.

Sumber: 
1. AD/ART Partai Gerindra
2. Bernhard Wessels, "Germany" dalam buku Passages to Power: Legislative Recruitmet in Advanced Democracies, edited by Pippa Norris, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, hal. 78   

Wednesday, August 17, 2016

By elections atau Pemilu antara

Oleh : Pipit Apriani
Peneliti ForDE (Forum on Democracy and Election)
Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Ketika seorang anggota parlemen atau legislatif tidak dapat melaksanakan tugasnya, apakah meninggal, mengundurkan diri atau menjadi eksekutif (perdana menteri atau menteri), maka ada peraturan untuk menggantikan anggota tersebut. Di Indonesia peraturan ini dinamakan dengan PAW atau Pergantian Antar Waktu. 

Di sejumlah negara, maka dilakukan pemilu yang dinamakan by elections atau pemilu antara. Negara yang menyelenggarakan by elections adalah Myanmar di tahun 2012. Ada 48 kursi parlemen yang kosong, karena anggota yang bersangkutan menempati posisi sebagai menteri atau eksekutif. 

Namun, ada juga negara yang tidak menggunakan by elections, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia menggunakan PAW yang diatur dalam peraturan KPU. 
  • Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 ()
  • Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum
Negara lain adalah Jerman. Kursi yang kosong akan diisi oleh kandidat dari party list yang belum terpilih.

Catatan penulis: Data akan ditambah, jika ada data dan informasi terbaru.  


Sumber: 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Myanmar_by-elections,_2012 
2. http://paw.kpu.go.id/index.php
3. Sumber: Bernhard Wessels, "Germany" dalam buku Passages to Power: Legislative Recruitmet in Advanced Democracies, edited by Pippa Norris, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, hal. 78  

Negara-negara dengan compulsory voting

oleh : Pipit Apriani
Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Memberikan suara dalam pemilihan umum tidak menjadi kewajiban di Indonesia setelah pemilu pasca Reformasi. Setidaknya saat ini ada 21 negara yang memberikan kewajiban kepada warga negaranya yang terdaftar sebagi pemilih untuk memberikan suara dalam pemilu yang diselenggarakan di negara tersebut. 

Negara-negara tersebut adalah
1. Argentina, 
2. Austria, 
3. Australia, 
4. Belgia, 
5. Bolivia, 
6. Brazil, 
7. Cyprus, 
8. Republik Dominika, 
9. Mesir, 
10. Yunani, 
11. Guatemala, 
12. Honduras, 
13. Liechtenstein, 
14. Luxemburg, 
15. Panama, 
16. Pilipina, 
17. Singapura, 
18. Swis, 
19. Uruguay, 
20. Thailand, 
21. Venezuela, 

Di Australia, warga negara yang sudah berusia 18 tahun atau lebih diwajibkan oleh undang-undang untuk mendaftar sebagai pemilih dan datang ke TPS untuk memberikan suara dalam pemilu federal, negara bagian dan teritori. Jika tidak mampu memberikan alasan yang masuk akal, maka orang tersebut akan dikenakan denda, bahkan hukuman penjara. 

Di Thailand (saya memantau pemilu Thailand Juli 2011) pemilih yang tidak memberikan suara tidak boleh menjadi caleg pada pemilu selanjutnya dan tidak berhak mengajukan protes kepada lembaga penyelenggara pemilu. 

Argumen untuk compulsory voting atau kewajiban memberikan dalam pemilu adalah:
1. Merupakan tugas warga negara
2. Mendorong partisipasi politik
3. Meningkatkan legitimasi bagi mereka yang terpilih

Mereka yang menentang compulsory voting menganggap bahwa compusory voting tidak demokratis karena memaksa orang untuk memberikan suara, memaksa orang yang memiliki pengetahuan politik minim untuk memilih, dan pada akhirnya menyebabkan banyaknya surat suara yang rusak.

Compulsory voting dan banyaknya surat suara yang rusak perlu diteliti lagi hubungannya dan statistiknya. 

Bahan bacaan: 
http://conflictresearch.org.uk/reports/young-people/Youth-Participation-in-Democratic-Process.pdf

Negara-negara dengan compulsory voting

oleh : Pipit Apriani
Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Memberikan suara dalam pemilihan umum tidak menjadi kewajiban di Indonesia setelah pemilu pasca Reformasi. Setidaknya saat ini ada 21 negara yang memberikan kewajiban kepada warga negaranya yang terdaftar sebagi pemilih untuk memberikan suara dalam pemilu yang diselenggarakan di negara tersebut. 

Negara-negara tersebut adalah
1. Argentina, 
2. Austria, 
3. Australia, 
4. Belgia, 
5. Bolivia, 
6. Brazil, 
7. Cyprus, 
8. Republik Dominika, 
9. Mesir, 
10. Yunani, 
11. Guatemala, 
12. Honduras, 
13. Liechtenstein, 
14. Luxemburg, 
15. Panama, 
16. Pilipina, 
17. Singapura, 
18. Swis, 
19. Uruguay, 
20. Thailand, 
21. Venezuela, 

Di Australia, warga negara yang sudah berusia 18 tahun atau lebih diwajibkan oleh undang-undang untuk mendaftar sebagai pemilih dan datang ke TPS untuk memberikan suara dalam pemilu federal, negara bagian dan teritori. Jika tidak mampu memberikan alasan yang masuk akal, maka orang tersebut akan dikenakan denda, bahkan hukuman penjara. 

Di Thailand (saya memantau pemilu Thailand Juli 2011) pemilih yang tidak memberikan suara tidak boleh menjadi caleg pada pemilu selanjutnya dan tidak berhak mengajukan protes kepada lembaga penyelenggara pemilu. 

Argumen untuk compulsory voting atau kewajiban memberikan dalam pemilu adalah:
1. Merupakan tugas warga negara
2. Mendorong partisipasi politik
3. Meningkatkan legitimasi bagi mereka yang terpilih

Mereka yang menentang compulsory voting menganggap bahwa compusory voting tidak demokratis karena memaksa orang untuk memberikan suara, memaksa orang yang memiliki pengetahuan politik minim untuk memilih, dan pada akhirnya menyebabkan banyaknya surat suara yang rusak.

Compulsory voting dan banyaknya surat suara yang rusak perlu diteliti lagi hubungannya dan statistiknya. 

Bahan bacaan: 
http://conflictresearch.org.uk/reports/young-people/Youth-Participation-in-Democratic-Process.pdf

Saturday, September 5, 2015

Antara orang yang baru belajar dan yang sudah mempraktekkannya

Saya diprotes keras oleh penterjemah saya ketika meminta dia untuk menghubungi kandidat dari partai Pheu Thai sewaktu memantau pemilu parlemen Thailand Juni-Juli 2011 beberapa tahun lalu. 
T: Kenapa menghubungi kandidat dan partai?
P: Ya, karena kita perlu mewawancarai kandidat dan partai.
T: Tapi kita kan harus netral.
Setelah sejumlah argumen lainnya dari dia, saya kemudian menyadari, bahwa dia salah interpretasi mengenai apa yang disebut sebagai netral dalam pemantauan pemilu
P: Kita mewawancarai mereka untuk mencari informasi tentang diri mereka dan kegiatan mereka terkait pemilu ini. Mewawancarai bukan artinya kita berpihak pada partai tersebut. Selain kandidat dari partai Pheu Thai, kita juga akan dan harus mewawancarai kandidat dari partai Phak Prachathipat (Partai Demokrat Bhumjaithai, Phalang Chon dan seterusnya. Agar informasi yang kita dapatkan seimbang. Kalau kita hanya mewawancarai kandidat dari partai Pheu Thai saja di Area of Responsibility kita di 4 provinsi di Thailand selatan, nah, itu baru namanya berpihak alias tidak netral.


Rupanya dia tidak terima dengan penjelasan saya.
T: I will call Bangkok. 
Saya murka mendengarnya. Saya adalah pemimpin tim dan perintah saya diabaikan oleh anak buah saya. Tapi saya biarkan, karena saya tahu dia ditraining selama satu hari untuk menjadi penterjemah kami dan dia berpikir bahwa saya sebagai pemantau pemilu internasional juga ditraining selama satu hari sama seperti dia, jadi saya tidak paham makna "pemantau pemilu harus netral". Hal ini ternyata terbukti beberapa hari kemudian. Dia bercerita persis seperti dugaan saya. Hai Nona, saya sudah menjadi pemantau pemilu sejak tahun 1999, dan mungkin saat itu kamu masih bermain boneka.


*****

Mendengar penjelasan Fadli Zon mengenai kehadirannya dalam konferensi pers Donald Trump, membuat saya teringat akan kisah saya di atas. Antara orang yang baru belajar dan yang sudah lama mempraktekkannya.

Fadli Zon adalah kawan lama saya di ISAFIS sejak tahun 1992 yang anggota-anggotanya selalu mengedepankan networking dan diplomasi di mana, siapa saja dan kapan saja. Dan sebagai kelompok kajian internasional, hadir di publik internasional memiliki nilai tersendiri, khususnya mempromosikan Indonesia. Fadli jelas paham akan tindakannya karena sudah melakukannya sejak lama dan mendapatkan manfaat dari networking dan diplomasinya tersebut. Networking Fadli luar biasa luas bahkan pada saat itu, dan saya pun ikut kecepretan sampai sekarang, baik ilmu maupun rekanan networkingnya.
Yang tidak paham akan nilai dan bagaimana networking dan diplomasi internasional atau baru belajar yang justru kebakaran jenggot. Sayangnya, yang tidak paham jauh lebih banyak daripada yang paham. Konyolnya, pakai bawa-bawa nasionalisme segala. 
Kode etik DPR? Anggota DPR memiliki satu fungsi baru yaitu agen diplomasi sesuai dengan UU MD3. Dan para anggota DPR itu hadir dalam konferensi pers, bukan kampanye presiden. 
Mendukung Donald Trump? Ha ha ha, siapa elu..... DT orang kuat di negaranya, dan gak perlu endorsement dari negara lain termasuk Indonesia. Anda pikir orang Amerika sebodoh itu? Kalau anda gak paham, bukan artinya semua orang gak paham seperti anda. 
Argumen konyol. Seperti argumen penterjemah saya yang dapat training satu hari dan menganggap kalau saya pun ditraining satu hari juga. Jadi sama gak pahamnya dengan dia.

Saturday, August 29, 2015

Aksi #LawanAhok


Aksi "Lawan Ahok" Jum'at 28/8/2015
oleh: Pipit Apriani
Direktur Eksekutif ForDe (Forum on Democracy and Election)  



Jum'at pagi, 28 Agustus 2015, sejumlah ormas melakukan aksi damai di depan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Dalam aksi tersebut, pengunjuk rasa meminta Ahok untuk memimpin Jakarta dengan cara yang manusiawi dan tidka melakukan tindakan yang menghalalkan segala cara.  

Saya di tengah-tengah peserta aksi

ForDE menilai banyak kata-kata dari Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta sangat tidak patut untuk pejabat negara bahkan pemimpin sebuah provinsi paling penting di Indonesia. Sejak kecil saya diajari untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak patut, dan ada hukuman kalau mengucapkannya. Sejak kecil saya diajari harus sopan ke orang yang lebih tua dan orang lain, bukan karena undang-undang mengharuskannya, tapi karena moral keluarga saya dan nilai-nilai sosial yang mengajarkannya, dan kami turuti karena hal itu baik untuk tatanan masyarakat yang berbudaya dan beradab. Dan itu yang saya teruskan ke keponakan saya, murid-murid saya dan lingkungan saya. Sekali-sekali mengumpat, wajar saja, toh saya manusia dan saya bukan pejabat publik. 

Kata-kata Ahok yang menggoblok-goblokkan JJ Riza beberapa hari lalu merupakan penghinaan luar biasa terhadap kelompok intelektual dan menjadi trigger bagi saya untuk turun dalam aksi ini setelah menahan kejengkelan sekian lama. JJ Riza adalah dosen sejarah UI dan narasumber sejarah Jakarta. Hal ini cukup mengkhawatirkan. Sekarang Ahok tidak menggoblok-goblokkan saya dan anda. Tapi siapa tahu besok saya atau anda yang akan digoblok-goblokkan atau dipanggil ba##‪#‎at‬ oleh Ahok. 

Peserta aksi Lawan Ahok dikawal polisi

Ucapan Ahok lain yang menohok hati nurani adalah "kalau mau benerin Jakarta, separuh Jakarta harus dibakar", secara ide bagus, tapi kalau dilaksanakan di lapangan secara letterlijk, benar-benar dibakar, digusur, ya gak bener juga. Yang diurus adalah manusia, kita tidak bisa mengatur manusia bergantung semata-mata pada undang-undang saja. Undang-undang dibuat manusia dan harusnya sesuai dengan kehidupan di lapangan dan bisa diubah sesuai kebutuhan dan tujuan masyarakat karena UU bukan kitab suci. 

Yang berikutnya adalah definisi HAM versi Ahok yang cukup mengerikan diukur dari segi apapun. Ahok bersedia membunuh 2 ribu orang yang menentangnya dan membahayakan penduduk lain yang jumlahnya 10 juta orang. Sekali lagi kita bicara mengenai manusia. Dalam HAM versi manapun di dunia, tidak boleh ada satupun manusia dibunuh dan dianiaya dengan alasan apapun. Hati-hati menggunakan statistik dalam ilmu sosial, karena yang diukur adalah manusia. Dan ini adalah contoh yang baik untuk menunjukkan arogansi mayoritas dan nantinya akan menjurus ke arogansi kelas, yang kaya dan yang miskin. 

Dan sekali lagi, kami tidak menyinggung masalah rasis, karena ini bukan masalah rasis, tapi masalahnya adalah Ahok per se.

22/8/2015

Ahok dan Pemda DKI sudah masuk tahap keterlaluan dalam kasus Kampung Pulo. Kalau sosialisasi sudah dari tahun lalu, kenapa masih ada yg menolak dipindahkan dan ada sejumlah peristiwa penganiayaan warga yg cukup mengenaskan. Dan ini terjadi di muka umum di Jakarta. Kalau yg gak mau pindah, ya dibiarkan saja dulu, biar mereka lihat kehidupan kawan2 nya yg sudah pindah lebih dulu ke rusun tsb. Bukan main hantam. 

Kedua, menggoblok-goblokkan JJ Riza. Kalau memang bang JJ salah, ya bilang saja kesalahannya di mana. Bang JJ dosen dan orang yg paham sejarah, khususnya sejarah Jakarta, jadi pasti sudah punya data dan argumen ketika berkata kalau Pluit, PIK, Muara Karang dsk adalah daerah resapan air. Orang yg tinggal di Jakarta sejak tahun 70 dan 80-an pasti tau dan hafal daerah mana yg dulunya daerah resapan atau tempat parkir air ketika musim hujan di Jakarta. 

Kalau cuma berdasarkan RTRW dari Pemda, RTRW bisa diubah2 kok sesuai permintaan pasar. Contohnya kabupaten Karawang di daerah sekitar pelabuhan Cilamaya. Awalnya kawasan pertanian, ketika ada isu perluasan pelabuhan, RTRW nya berubah jadi kawasan industri. 

Saya ada di sisi bang JJ, jika Ahok terus menggoblok-goblokan warga Jakarta, apalagi kelompok intelektual. Ahok bisa jadi gubernur karena Gerindra berpikir panjang dan jernih, padahal Ahok desersi dari Gerindra. Kalau Gerindra adalah kelompok militer, maka Ahok mungkin dikenai hukuman termasuk dipenjara.

Tuesday, April 21, 2015

Membentuk dapil yang adil





Gerrymandering -- drawing political boundaries to give your party a numeric advantage over an opposing party -- is a difficult process to explain. If you find the notion confusing, check out the chart above -- adapted from one posted to Reddit this weekend -- and wonder no more.
Suppose we have a very tiny state of fifty people. Thirty of them belong to the Blue Party, and 20 belong to the Red Party. And just our luck, they all live in a nice even grid with the Blues on one side of the state and the Reds on the other.

Now, let's say we need to divide this state into five districts. Each district will send one representative to the House to represent the people. Ideally, we want the representation to be proportional: if 60 percent of our residents are Blue and 40 percent are Red, those five seats should be divvied up the same way.
Fortunately, because our citizens live in a neatly ordered grid, it's easy to draw five lengthy districts  -- two for the Reds , and three for the Blues. Voila! Perfectly proportional representation, just as the Founders intended. That's grid 1 above, "perfect representation."
Now, let's say instead that the Blue Party controls the state government, and they get to decide how the lines are drawn. Rather than draw districts vertically they draw them horizontally, so that in each district there are six Blues and four Reds. You can see that in grid 2 above, "compact but unfair."
With a comfortable Blue majority in this state, each district elects a blue candidate to the House. The Blues win 5 seats and the Reds don't get a single one. Oh well! All's fair in love and politics.
In the real world, the results of this latter scenario are similar to what we see in New York, though there are no good examples of where a majority party gives itself a clean-sweep. In 2012, Democrats received 66 percent of the popular House vote. But they won 21 out of 27 House seats, or three more than you'd expect from the popular vote alone. And from a purely geometric standpoint, New York's congressional districts aren't terribly irregular -- at least not compared to other states.
Finally, what if the Red Party controls the state government? The Reds know they're at a numeric disadvantage. But with some creative boundary drawing --  the type you see in grid 3, "neither compact nor fair" -- they can slice the Blue population up such that they only get a majority in two districts. So despite making up 40 percent of the population, the Reds win 60 percent of the seats. Not bad!
In the real world, this is similar to what we see in Pennsylvania. In 2012, Democrats won 51 percent of the popular House vote. But the only won 5 out of 18 House seats -- fewer than one third. This was because when Pennsylvania Republicans redrew the state's Congressional districts, they made highly irregular districts that look like the one below, PA-7, one of the most geographically irregular districts in the nation.
Now, this exercise is of course a huge simplification. In the real world people don't live in neatly-ordered grids sorted by political party. But for real-world politicians looking to give themselves an advantage at redistricting time, the process is exactly the same, as are the results for the parties that gerrymander successfully.
The easiest way to solve this issue, of course, would be to take the redistricting process out of human hands entirely. There is already software capable of doing just that -- good luck getting any politicians to agree to it, though.