Hak pilih militer dan polisi

Di Indonesia, pemimpin agama dari agama apapun mempunyai hak pilih. Tetapi polisi dan militer tidak mempunyai hak pilih. Di Thailand, polisi dan militer memiliki hak pilih. Tetapi para biksu tidak memiliki hak pilih. Salah satu alasannya karena biksu dianggap memiliki pengaruh. Polisi dan militer memilih pada hari Advance Voting, karena pada hari H mereka harus bertugas menjaga keamanan.



Para tentara sedang mencari TPS mereka. Lokasi : Stadion Prem Tinsulanonda, Hat Yai, Thailand Selatan.



Meskipun militer dan polisi di 4 provinsi yang saya pantau menolak bahwa mereka memiliki persiapan khusus untuk pengamanan pemilu dan pasca pemilu, tetapi mereka terus memantau keamanan terutama 3 provinsi Deep South yaitu Yala, Narathiwat dan Pattani.

Provinsi-provinsi yang saya observasi merupakan provinsi yang aman. Meskipun di tahun 2007, provinsi Songkhla dan Satun di bawah peraturan Martial Law. Saat ini, 3 distrik di Songkhla, yaitu Chana, Natawee dan Thepa berada di bawah pengawasan ISOC atau Internal Security Operation Commando, karena berbatasan langsung dengan 2 provinsi yang memiliki masalah keamanan yaitu Yala dan Pattani. Barak dan camp tentara dan polisi banyak terdapat di provinsi Songkhla yaitu distrik Chana dan Thepa.

Namun sayangnya, saat Advance Voting, meski sebagian besar tentara dan polisi yang datang tidak bersenjata, tetapi banyak juga tentara dan polisi di wilayah ini yang membawa senjata laras panjang hingga ke dalam TPS. Padahal TPS harus bersih dari senjata meskipun oleh petugas keamanan. Membawa senjata ke dalam TPS merupakan pelanggaran karena menimbulkan kesan intimidasi dari pihak militer.