Vote NO

Golput ternyata ada juga di Thailand dan difasilitasi oleh UU Pemilu. Yaitu dengan menyediakan satu kolom dalam surat suara yang dikenal dengan istilah “Vote NO”. Kolom tersebut ada di bagian kanan bawah. Rakyat diberi kesempatan untuk tidak memilih satupun partai dan kandidat yang ada.



Kandidat Phue Fa Din di kantor kampanye mereka. 



Kampanye Vote NO diusung oleh partai Phue Pha Din, partai nomor 18. Mereka mempromosikan Vote NO, karena mereka kecewa dengan kepemimpinan Abhisit terutama dalam penyelesaian sengketa perbatasan Kamboja-Thailand. Untuk memenuhi tujuan tersebut, mereka menggunakan opsi “Vote NO” di dalam surat suara. Dalam kampanye, mereka meyakinkan pengikutnya bahwa semua politisi korup dan tak seorang kandidatpun pantas dipilih. Rekomendasi mereka adalah menunjuk  sebuah pemerintahan caretaker untuk memerintah selama beberapa tahun sementara sistem dibersihkan dari sifat rakus dan korupsi para politisi.

Hal ini merupakan sesuatu yang bertolak belakang. Di satu sisi, partai seharusnya mengajak pengikutnya untuk memilih partai tersebut, di sisi yang lain, partai ini justru mengajak pengikutnya untuk tidak memilih. Dua kandidat partai ini yang saya temui menjelaskan, bahwa mereka tidak bisa mengkampanyekan Vote NO, jika mereka tidak bergabung dalam partai. 

Penghitungan terakhir, jumlah pemilih Vote NO ternyata cukup banyak meski secara persentase jumlah mereka cukup kecil dibanding turn out pemilih. Artinya, masih banyak orang Thailand yang percaya dengan pemilu.

Golput di masa Soeharto merupakan kelompok yang dilarang, bahkan penganjurnya dikenakan tuduhan makar. Partisipasi dalam pemilu merupakan suatu hal yang wajib dan pemerintah RI hanya memberikan pilihan 2 partai dan satu golongan. Baru sejak 1999, partisipasi dalam pemilu menjadi hak warga negara, bukan lagi kewajiban. Golput di Indonesia saat ini bercampur antara kelompok yang menolak pemilu, kelompok yang acuh dengan pemilu atau kelompok yang bingung memilih.

Catatan :
1. Penulis adalah Pemantau Pemilu Internasional dalam Pemilu Parlemen Thailand, 3 Juni 2011.
2. Tulisan ini juga dimuat di The Global Review.
3. Jika ingin bekerja di rumah, silahkan klik di sini.