Jokowi atau Joko Widodo

Jokowi?

Jokowi orang baik, mau bekerja dan bekerja dengan baik. 

Tapi untuk jadi presiden, itu saja gak cukup. Buat saya, popularitas Jokowi yang ada saat ini adalah bubble effect, efek gelembung sabun yang biasa dimainkan anak-anak. Begitu gelembung tersebut lenyap, nothing left. 

Teknik kampanye tim sukses Jokowi adalah teknik marketing Cina Glodok. Barangnya biasa-biasa saja, tapi kelebihan-kelebihannya dihembus-hembus dan diulang-ulang. Keburukan barang ditutup-tutupi. Yang penting barangnya laku dan gak ada garansi !!!

Memasarkan Jokowi tidak ubahnya memasarkan motor Jialing beberapa waktu lalu. Iklannya gencar, ada juga pembelian di sana sini, tapi gak nutup, sehingga Jialing harus berganti nama dan akhirnya mundur dari Indonesia. 

Kenapa Jokowi menang di pilgub DKI kemarin? Karena Jokowi adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada Foke. Karena Jokowi bisa menenangkan gemuruh perasaan warga DKI yang sudah jengkel dengan Foke dan politik dinasti Sutiyoso dan pensiunan tentara di atasnya. Tapi Indonesia bukan hanya Jakarta dan masalah Indonesia jauh lebih kompleks daripada Jakarta. 

Tim sukses Jokowi harus bekerja lebih keras lagi untuk menenangkan dan memenangkan hati pemilih Indonesia. Tapi bukan kampanye saling sikut, kalau itu yang terus dilakukan seperti yang ada saat ini, malah justru bisa jadi bumerang.

Prabowo Subianto

Dari semua nama-nama kandidat presiden yang beredar, intuisi saya mengarah ke Prabowo. Meski dihujani banyak kritik, khususnya dari kalangan aktivis mengenai penculikan aktivis tahun 1998, tapi Prabowo yang paling punya peluang terpilih jadi presiden. 

Pertama, dia adalah pensiunan tentara. Dalam sejarah kepresidenan Indonesia, salah satu syarat jadi presiden adalah harus dari militer. Ketika sipil yang menjadi presiden (Habibie, Gus Dur, dan Mega), tentara (dan polisi) tidak tenang. Sewaktu Gus Dur terpilih jadi presiden tahun 1999, saya memperkirakan tentara akan masuk kancah politik Indonesia 10 tahun lagi atau dua kali periode pemilu. Mengingat "kejengkelan memuncak" rakyat Indonesia terhadap Soeharto yang notabene adalah militer. Tapi tahun 2004, tentara tidak sabar menunggu dua periode itu, maka ditaruhlah SBY, pensiunan tentara yang cukup kalem dan bisa diterima sipil.

Kedua, bergabungnya PKS dengan Gerindra. Saya menunggu kemana PKS berkoalisi, baru saya menulis analisis ini, karena jujur saja, PKS pandai 'membaca arah angin'. Siapa yang diperkirakan akan menang, itulah yang didekati PKS. Kalau dalam marketing, PKS meniru Alfamart dan Indomaret, toko mereka kadang tak berjauhan, karena pihak analisis masing-masing punya kemiripan data dan penarikan kesimpulan, dan toh kenyataannya dua-duanya tetap ramai dikunjungi pembeli.

Ketiga, dari diskusi dengan sejumlah teman-teman yang memiliki analisa yang bisa saya percaya, kesimpulan mereka adalah hanya Prabowo yang punya blue print mengenai Indonesia dan kebijakan Indonesia di masa mendatang. Prabowo sendiri adalah tentara yang kutu buku dan memiliki perpustakaan pribadi mengenai militer terlengkap di Indonesia. Jadi kalau blue print itu ada, itu adalah hasil pemikirannya.

Dalam hal blue print atau penyebutan visi misi, Jokowi masih mengelak. Dugaan saya adalah, karena Jokowi tergantung pada tim suksesnya dan partainya. Kalau perencanaan mereka sudah matang, baru Jokowi akan mengemukakannya ke publik.

Balik lagi ke masalah intuisi. Oktober 2010 saya ke Solo, dan intuisi saya mengatakan bahwa Jokowi akan ke Jakarta. Setelah terpilih jadi Gubernur DKI, saya mencari-cari intuisi, mungkinkah Jokowi menjadi presiden RI? Saya tidak mendapatkannya hingga hari ini. Jadi saya harus memakai logika saya.

Saya paham kegalauan Megawati dalam menentukan Jokowi sebagai capres dari PDI-P dan sekarang menentukan cawapres bagi Jokowi. Pasangan Jokowi-JK adalah sesuatu yang tidak mungkin. JK sudah tidak punya "pulung" sebagai cawapres. Sebagai negarawan dan bapak bangsa, ya. Jika tetap terjadi, Jokowi-JK adalah sipil, dan artinya militer sulit menerimanya.

Antara Banten dan Thailand: Kasus Atut Chosiyah dan Yingluck SInawatra

Ditahannya Ratu Atut Chosiyah oleh KPK beberapa waktu lalu disambut gembira oleh sejumlah warga provinsi Banten. Hal ini  karena mengguritanya kekuasaan keluarga besar mereka, khususnya di Banten. Tetapi melarang mereka untuk ikut menjadi kandidat dalam pemilihan umum apapun, yah gak bisa. Namanya juga demokrasi, siapapun memiliki hak dipilih dan memilih. Kalau tidak suka dengan keluarga Atut, yah jangan pilih kandidat yang berasal dari keluarga mereka atau punya afiliiasi dengan mereka. Kalau sampai terpilih, artinya lebih banyak yang percaya dengan mereka daripada yang tidak percaya mereka. Atau ujug-ujug minta semua keluarga mereka turun dari jabatan, weleh-weleh. 

Saya mewawancara seorang kandidat perempuan dari partai Rak Shanti dalam pemilu parlemen Thailand 2011

Nah, sama dengan kejadian di Thailand saat ini. PDRC yang merupakan kamuflase dari Partai Prachatipat (arti sebenarnya adalah "Demokrasi" bukan "Demokrat") meminta Yingluck Sinawatra dari partai Pheu Thai untuk turun jabatan dan menolak rekonsiliasi apapun dengan keluarga Sinawatra, termasuk ikut pemilu 2 Februari mendatang. Bahkan memblokir kantor pendaftaran caleg, sehingga banyak caleg tidak bisa mendaftar. Alasan PDRC aka PD intinya adalah meminta keluarga Sinawatra mundur dari perpolitikan Thailand. 

Faktanya, pendukung keluarga Sinawatra jauh lebih besar daripada pendukung Partai Demokrat, karena itu mereka menang telak pemilu kemarin dan kemungkinan di pemilu mendatang. Militer Thailand menolak ikut campur dalam artian membubarkan massa yang berpartisipasi dalam Bangkok Shutdown. Dan di kota-kota lain di saat yang sama, ribuan massa Phue Thai memenuhi jalanan untuk mendukung jalannya pemilu mendatang. Perang sipil seperti diramalkan banyak pihak, bisa saja terjadi sewaktu-waktu.

Pengumuman hasil survey pada masa tenang

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 291

Hasil survei, jajak pendapat dan sebagainya dianggap dapat mempengaruhi opini atau pendapat pemilih untuk memilih atau tidak memilih salah satu peserta pemilu. Dengan demikian, hal ini dianggap sebagai bagian dari kampanye. Padahal pada masa tenang, kampanye dilarang. Siapa saja yang mengumumkan hasil survey atau jajak pendapat dan sebagainya dianggap melakukan tindakan pidana pemilu.

Dalam pemilukada Cianjur 2010, saya menemukan selebaran-selebaran hasil survey pada Masa Tenang bahwa kandidat A lebih unggul daripada kandidat lainnya. Selebaran lainnya, kandidat B lebih unggul, demikian juga selebaran lainnya. Jadi sepertinya begitu banyak lembaga survey di Cianjur untuk pemilukada tersebut dan hasil setiap lembaga berbeda-beda. Sayangnya, nama lembaga survey tersebut fiktif, dan tidak ada identitas dan nomor kontak yang bisa dihubungi.  

Mimpi Singapura lewat Pemandu Wisata

Singapura itu cuma negara setitik, kata Habibie.

Betul, secara geografis negaranya kecil banget. Tapi kenapa negara secuil itu bisa maju? Kenapa bisa punya pengaruh yang kuat, sampai-sampai hampir semua ekspor dan impor Indonesia harus lewat Singapura? Orang Indonesia wajib ke Singapura kalau liburan, di paspornya wajib ada cap Imigrasi Singapura (padahal Imigrasi Singapura kadang-kadang ngecek secara random berapa duit yang dibawa orang Indonesia kalau ke Singapura).

Pertama kali saya mengunjungi Singapura tahun 1994, sewaktu transit sepulang dari Jepang menghadiri Konferensi Mahasiswa Internasional. 

Kata pemandu wisatanya, "Kami dulu malu mengaku jadi orang Singapura. Singapura itu udah miskin, jorok dan gak punya apa-apa untuk dijual, air tergantung dari Malaysia, sayuran tergantung dari Medan. Untung ada Lee Kuan Yew yang visinya maju, biar miskin yang penting punya mimpi. Mimpinya adalah Singapura harus jadi bangsa terdepan minimal di Asia Tenggara. 

Kata LKY, harus dimulai dengan kebersihan, supaya orang mau masuk ke Singapura. Mana mau orang berkunjung ke tempat yang kotor dan jorok. Makanya ada larangan dan denda ini dan itu bagi mereka yang berniat mengotori Singapura. 

Singapura gak punya apa-apa yang bisa dijual, kalau begitu jual jasa saja, yaitu jasa makelar. Itulah sebabnya, orang Singapura kebanyakan bergerak di bidang jasa termasuk jasa makelar. Indonesia saja beli gas dan minyak bumi dari Singapura, padahal produksinya dari Indonesia juga (gak tau dapat logikanya dari mana). 

Supaya maju, orang Singapura mesti pintar. Makanya buat sekolah bagus banyak. Dan sekarang orang Indonesia berbondong-bondong memenuhi sekolah-sekolah di Singapura. Ini kan juga jasa, yaitu jasa pendidikan. Singapura juga bikin Pusat Studi Asia Tenggara. Mau informasi tentang negara-negara Asia Tenggara, Singapura punya. Dan sekarang kalian lihat, ladies and gentlemen, bagaimana Singapura sekarang. Dan kami sekarang bangga mengaku jadi orang Singapura."

Komparasi singkat sistem Pemilu Thailand, Nepal dan Indonesia

Sistem pemilu parlemen Thailand dan Nepal menggunakan sistem FPTP dan Proporsional sekaligus. Sedangkan sistem pemilu parlemen Indonesia hanya menggunakan sistem proporsional saja. 

Argumennya penggunaan FPTP sekaligus Proporsional di kedua negara adalah kandidat terpilih dari sistem pemilu FPTP akan mewakili distriknya saja (lokal), sedangkan kandidat yang terpilih dari sistem proporsional akan mewakili seluruh negara (nasional). Kandidat FPTP kenal dengan orang lokal dan masalah lokal, sedangkan kandidat proporsional harus dikenal secara nasional dan harusnya dapat berpikir dalam level nasional termasuk masalah dan solusi level nasional.

Di Indonesia, kandidat proporsional mewakili daerah pemilihan (dapil) tertentu, karena kandidatnya banyak dan wilayahnya luas, jadi belum tentu pemilih kenal dengan calon wakilnya. Kandidat juga belum tentu kenal dengan masalah lokal di dapilnya, karena kebanyakan kandidat kiriman dari Jakarta. Baru ke lapangan menjelang pencalonan dan kampanye saja. Kalau sudah di DPR, maka mereka terbagi dalam fraksi-fraksi partai. Artinya mereka menyuarakan kepentingan partai, bukan kepentingan rakyat. 

Overstay WNI di Arab Saudi

Satu berita melegakan hati, bahwa hingga hari ini 11 Desember 2013, tercatat sebanyak 4.512 WNI overstay yang berada di Tahril dari 11.281 orang, dan 6.764 orang sudah dipulangkan ke Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan adalah dengan biaya siapa mereka bisa pulang kembali ke Indonesia? Dengan biaya sendiri jelas tidak mungkin, karena selama ini para TKI dan TKW yang masa tinggalnya melebihi batas bertempat tinggal di sejumlah tempat tidak resmi dan merupakan semacam "tradisi" para TKI dan TKW di sana. Kalau overstay, maka tinggallah di tempat tersebut. Masalahnya, tempat bernaung sementara tersebut sangat tidak layak, yaitu di lapangan terbuka seperti Mator Qodim yang merupakan lapangan parkir bekas bandara Jeddah. Karena lapangan, maka tidak ada atap yang menaungi mereka. 

Mau tidak mau, negara harus memulangkan para TKI dan TKW ini atas biaya negara. Pemulangan WNI dari Arab Saudi merupakan beban negara, karena harus dibiayai negara. Seharusnya layanan ini tidak gratis, karena pemulangan ini memakan biaya besar yang harusnya bisa digunakan untuk pos pengeluaran yang lain. 

Bayarnya dengan apa? Kalau sudah tiba di Indonesia, para TKI dan TKW ini harus berani membantu pemerintah dengan menunjuk agen dan PJTKI yang menelantarkan mereka. Tunjuk nama, orangnya, kantornya sekalian. Pemerintah juga harus berani memeriksa dan kalau perlu mengadili orang-orang ini. Masukkan ke daftar cekal dan diumumkan di media massa, kalau tidak mau masukkan ke penjara, karena akan menuh-menuhin penjara saja dan nambah biaya negara untuk membiayai makan orang-orang yang tidak punya hati nurani ini. Biarkan masyarakat yang mengadili mereka. 

Tuduhan untuk mereka di abad 20 dan 21 ini dibalut dengan kosakata yang cukup keren yaitu  "human trafficking" yang di abad 15-17 adalah "perdagangan budak". Intinya sama saja, memeras dan memperbudak sesama manusia. Homo homini Lupus. 




Bahan bacaan:
http://www.antaranews.com/berita/408590/kjri-terus-pantau-kondisi-overstay-wni-di-arab-saudi