POLITIK - Bagian Ketiga

Namun, apa yang terjadi ketika kapitalisasi - yang tiga dekade ini masuk dengan serakahnya memakan habis sendi-sendi ekonomi rakyat dan menerjang habis keprihatinan ekonomi rakyat - berdasar  pasal 33 UUD 45 di situ politik ekonomi pasar kapitalis tidak satupun dilawan oleh negara hukum dan mengapa?

Sebab visi sosialisme keadilan dan sosialisme demokratis - yang merupakan buah-buah pemikiran tajam baik dari bung Hatta maupun bung Sjahrir yang anti kapitalistis - sejak tahun 66 dan sejak kita mengubur semua kritik sosialis dalam menghadapi kapitalisme di sana, tidak ada lagi arus yang melawan meraja lelanya kapitalisme serakah.

Fenomena kelima, kemajemukan agama, suku dan golongan yang merupakan pluralitas kekayaan pembentuk ke-indonesiaan. Dalam tiga dekade ini nyaris dipinggirkan oleh politik ketertiban dan keamanan yang menerapkan penyeragaman dan univocitas serta pembungkaman suara kritis hingga yang terjadi paduan suara seragam yang harus bersama-sama didirigeni dan dipimpin untuk tunduk tanpa reserve dan tanpa kritik pada proses politik yang dicabut dari akar-akar rakyat.

Fenomena keenam, ketika proses politik dirampas dari tangan rakyat dan dijadikan politik elite di panggung kepentingan ego baik ego sendiri maupun ego kelompok, maka yang muncul segala-galanya dipolitisasi mulai dari agama, kesenian, hingga kebudayaan. Dengan satu tujuan melayani kepentingan penguasa dan status quo yang ada.

Melihat dan mengukur kenyataan sebagaimana termuat dalam paparan di atas pertanyaan kita dan gugatannya menyimpulkan: sedang sakit apakah proses politik kita? Sedang berada di mana roh kenegarawanan para pendiri RI yang berobsesi berdaulatnya rakyat dan negara hukum sejahtera kini berada?

Sedang dalam keadaan sakit apa, manakala budaya paternalistik feodalistik yang anti demokratik, ternyata lebih kita hidupi lantaran kolusi antara kapitalisme dan politik kepentingan ketertiban serta politik mau mengontrol segalanya, kini secara tata laksana telah membusukkan kelembagaan kita hingga menjadi krisis?

Maukah dengan segala kerendahan hati mengembalikan proses politik di tangan rakyat dengan tata karma hingga sebelum terlambat, kita masih bisa membayar secara mahal perjuangan para pendiri RI, yaitu sebuah masyarakat  yang berkeadilan, majemuk sejahtera dan demokratis?

Sebab ada harga yang beda bayarannya untuk politik kekuasaan yang tanpa etika dan politik sebagai proses konsensus-konsensus rakyat dalam menata hidup bersama demi kesejahteraan orang banyak. 

  

28 Oktober 1996

Ini bagian ketiga dan terakhir, yah.

Masih ada postingan

dan artikel lainnya.

Keep updated!

Note dari penulis :

Tertarik ingin punya bisnis sendiri???? Gampang caranya. Add akun Facebook saya yang ada di sebelah kanan atau kiri artikel ini.  

Kalau sudah jadi friend saya di Facebook, nanti saya undang ke pertemuan bisnis kami. Tenang, kalau cuma hadir di pertemuan bisnis, gak perlu bayar. Pertemuannya juga online, lewat Facebook. Jadi gak perlu keluar rumah, dan kalau lagi di luar rumah, gak perlu batalin janji. Kan bisa lewat handphone. Asyik, kan. Yuk, gabung yuk.

POLITIK - Bagian Kedua

Tolok ukur yang pertama, apakah proses politik yang menentukan realisasi masyarakat demokratis dalam negara hukum dan negara demokratis tetap ada di tangan pelaku-pelaku pokoknya, yaitu rakyat.

Tolok ukur yang kedua, adakah pertanggung jawaban secara publik dalam menyepakati bahwa keadilan hukum menjadi penentu dari proses politik yang dilakukan baik oleh penguasa maupun warga negara.

Tolok ukur yang pertama tadi, yaitu berdaulatnya rakyat sebagai penentu dan pelaku wacana demokratis dan penyelenggara masyarakat yang dicita-citakan akan mengalami tantangan dahsyatnya, ketika rakyat dipolitisasi dalam pembodohan yang menggolongkannya sebagai massa apung.

Apalagi kalau proses-proses politik dilaksanakan bukan di dataran rakyat, tetapi ditentukan di gardu-gardu tentara dan kamar-kamar birokrasi kementerian dalam negeri atau berada dalam permainan yang amat tertutup di tingkat elite.

Batu ujian untuk tolok ukur yang kedua, bisa diuji dalam fenomena-fenomena berikut ini. Fenomena pertama, benarkah ideologi negara kedaulatan rakyat yang berhak bersuara, menyampaikan pendapat dan kritiknya adalah rakyat itu sendiri ataukah mereka dikontrol untuk bisa menyuarakan pendapatnya bila konflik-konflik kepentingan ternyata dimenangkan oleh penguasa.

Fenomena kedua, manakala proses demokratisasi di mana seharusnya politik diabdikan untuk mencapai kesejahteraan banyak orang akan mengalami ketersendatan dan krisis-krisisnya kalau proses politik dipakai untuk kepentingan segelintir orang atau kepentingan sekelompok yang menyingkirkan rakyat banyak dari hak-haknya, terutama hak hidupnya yang cukup dengan penghasilan yang adil.

Fenomena ketiga, proses politik yang tidak dilakukan dengan tata karma apalagi yang melupakan moralitas mengabdikan politik hanya untuk kepentingannya sendiri dengan segala macam cara yang keras, main paksa, main kekuatan dan mau menangnya sendiri. Ternyata harus kita bayar mahal berupa krisis kepercayaan. Tidak hanya tidak percaya lagi pada tata laksana yang ada, tetapi juga pada kepemimpinan yang ada.

Fenomena keempat, negara hukum dan negara demokratis jelas-jelas berprinsip menaruh hukum di atas kepentingan golongan serta keadilan dan kesejahteraan di atas kepentingan golongan atau kepentingan kekuasaan.

Ini baru bagian kedua, yah.

Masih ada lanjutannya,

dalam postingan berikutnya.

Keep in touch!

Note dari penulis :

Tertarik ingin punya bisnis sendiri???? Gampang caranya. Add akun Facebook saya yang ada di sebelah kanan atau kiri artikel ini.  

Kalau sudah jadi friend saya di Facebook, nanti saya undang ke pertemuan bisnis kami. Tenang, kalau cuma hadir di pertemuan bisnis, gak perlu bayar. Pertemuannya juga online, lewat Facebook. Jadi gak perlu keluar rumah, dan kalau lagi di luar rumah, gak perlu batalin janji. Kan bisa lewat handphone. Asyik, kan. Yuk, gabung yuk.

POLITIK - Bagian Pertama

POLITIK

oleh : Mudji Sutrisno, SJ

Politik merupakan proses yang dilakukan rakyat untuk menata hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Maka pelaku pokok proses politik adalah rakyat itu sendiri.

Ketika memproses hidup bersama, maka disepakatilah berbagai konsensus dan didialogkan tata laksana untuk menyepakati aturan main dalam mencapai kesejahteraan bersama dari seluruh warga masyarakat tanpa kecuali.

Ketika wilayah nusantara dengan rakyatnya yang menderita dan ditindas oleh kolonialisme yang merampasnya secara habis-habisan hingga mengalami serba miskin dalam bidang ekonomi, serba kekurangan dalam bidang kebudayaan dan serba dipasung dalam bidang politik, kesadaran para pendiri RI mewacanakan pemerdekaan dalam cita-cita untuk membentuk masyarakat yang menghargai kemajemukan (agama, golongan, suku dan bahasa); terbuka; berkeadaban dan berusaha menyelenggarakan kesejahteraan tanpa kecuali pada masing-masing anggota masyarakat.

Itu berarti masyarakat pluralis, yang berdaulat, yang berkeadaban dan berkeadilan dicita-citakan untuk dikonsensuskan sebagai proses politik dalam mencapainya. Akhirnya wacana pemerdekaan menggumpal dan menyepakati bentuk proses politik dalam negara hukum dan negara berkedaulatan rakyat.

Negara hukum disepakati sebagai aturan main dan mekanisme untuk mengontrol kekuasaan dan membaginya dalam tiga badan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Keprihatinannya jelas, yaitu res publica atau kekuasaan yang dikontrol dan dipertanggung jawabkan secara transparan di hadapan rakyat dipilih mekanismenya untuk sebuah proses politik yang mau menolak mati-matian negara absolutis kekuasaan.

Tidak hanya itu, para pendiri juga berhasil memilih bentuk negara kedaulatan rakyat atau negara demokratis di mana yang berdaulat adalah rakyat dan bukan elite, penguasa dan kelompoknya, agama tertentu atau kepentingan tertentu. 

Maka, ketika politik dihayati sebagai dinamika proses menyelenggarakan realisasi masyarakat terbuka, adil, berkeadaban dan majemuk di atas batu ujiannya untuk mengukur, apakah politik yang sedang dijalani itu benar atau tidak, ada pada dua mekanisme tolok ukur. 

Ini baru bagian pertama, yah.

Masih ada lanjutannya,

dalam postingan berikutnya.

Keep in touch!

Note dari penulis :

Tertarik ingin punya bisnis sendiri???? Gampang caranya. Add akun Facebook saya yang ada di sebelah kanan atau kiri artikel ini.  

Kalau sudah jadi friend saya di Facebook, nanti saya undang ke pertemuan bisnis kami. Tenang, kalau cuma hadir di pertemuan bisnis, gak perlu bayar. Pertemuannya juga online, lewat Facebook. Jadi gak perlu keluar rumah, dan kalau lagi di luar rumah, gak perlu batalin janji. Kan bisa lewat handphone. Asyik, kan. Yuk, gabung yuk.