Pemantauan pemilu pertama di dunia dilaksanakan pada plebisit atau
referendum mengenai wilayah konflik di Moldavia dan Wallachia tahun 1857.[1]
Saat itu, sejumlah negara-negara kuat di Eropa seperti Austria, Inggris,
Perancis, Prusia, Turki membentuk sebuah komisi Eropa untuk memantau jalannya
plebisit tersebut.[2] Moldavia dan Wallachia terletak di Eropa
Timur dekat Ukraina sekarang.
The first election monitoring in the world was held for plebicit or referendum on dispute territories in Moldavia and Wallachia in 1857. At that time, some powerful European countries such as Austria, British, France, Prussian, Turkey, established an European Commission to observe that plebicit.
The first election monitoring in the world was held for plebicit or referendum on dispute territories in Moldavia and Wallachia in 1857. At that time, some powerful European countries such as Austria, British, France, Prussian, Turkey, established an European Commission to observe that plebicit.
Pemantauan pemilu kemudian tidak dijalankan
kembali kecuali setelah Perang Dunia II dan semakin berkembang secara signifikan
dengan berakhirnya Perang Dingin. Perkembangan tersebut juga diikuti dengan
perkembangan dan perbaikan sandar internasinal dalam penyelenggaraan pemilu
demokratis dan proses pemantauan pemilu, baik oleh organisasi pemantauan
domestik (nasional) dan internasional.
Election monitoring was unknown just after World War II. It flourished significantly after the end of the Cold War. This development was followed by the development and improvement international standards for conducting democratic elections and election observation both by national and international election observation organisations.
Election monitoring was unknown just after World War II. It flourished significantly after the end of the Cold War. This development was followed by the development and improvement international standards for conducting democratic elections and election observation both by national and international election observation organisations.
Tahun 1990, pemantauan pemilu internasional
difokuskan kepada negara-negara yang tingkat demokrasinya masih lemah atau
dalam keadaan transisi demokrasi. Namun, di tahun-tahun belakangan ini sejumlah
misi pemantauan semakin meningkat bahkan di negara-negara yang memiliki sejarah
demokrasi yang sudah mapan seperi AS, Perancis, Inggris dan Swis.
Pemantauan pemilu di Asia, khususnya di ASEAN, dimulai oleh NAMFREL (National
Citizens Movement for Free Elections) di Pilipina. NAMFREL didirikan tahun 1983
sebagai respons atas manipulasi pemilu oleh presiden Marcos.[3]
Pemantauan pemilu oleh organisasi pemantau pemilu domestik di Asia kemudian
diikuti oleh Indonesia dengan berdirinya KIPP Indonesia (Komite Independen
Pemantau Pemilu) tahun 1996. Beberapa pengurus KIPP Indonesia pergi ke Pilipina
untuk mempelajari pemantauan pemilu dari NAMFREL. Indonesia berada di bawah
kekuasaan presiden Soeharto yang represif selama 32 tahun.
Sejarah terus bergulir, banyak negara di Asia kemudian membuat dan
mendirikan organisasi pemantauan di negara masing-masing. Tahun 1997, ANFREL
(Asian Network for Free and fair Elections) yang merupakan jaringan organisasi
pemantauan pemilu se-Asia didirikan.
No comments:
Post a Comment