Menyambut Pemilu Pakistan 11 Mei 2013

Pendahuluan

Pemilu nasional Pakistan 2013 merupakan pemilu yang memberikan kesempatan kepada Pakistan untuk melanjutkan momentum mereformasi dan memajukan transisi demokrasinya. Pemilu tersebut akan menjadi penyeimbang dan menjadi yang pertama sejak tahun 1977 untuk melihat pemerintahan yang terpilih secara demokratis memenuhi masa tugasnya sesuai UU. Pemilu ini juga akan menandai untuk pertama kalinya sejarah nasional bahwa transfer pemerintahan sipil melalui proses demokratis.   

Ada beberapa perkembangan positif tentu saja. Adopsi amandemen konstitusi ke-18, ke-19 dan ke-20 telah memperkuat peran lembaga parlemen,  membentuk kerangka konsultatif dalam memilih ketua Election Commissioner dan Caretaker Prime Minister, menambah kemandirian dan transparansi  Election Commission of Pakistan (ECP).

Sebagai tambahan, partai-partai politik bekerja sama satu sama lain dalam sikap dan hubungan yang jarang ditemukan sebelumnya. Mereka sudah mencapai kesepakatan dalam memilih ketua Election Commissioner dan melibatkan konsultasi dengan lembaga penyelenggara pemilu dalam mengadopsi peraturan kepemiluan. Partai politik yang besar juga berkolaborasi untuk membawa Federally Administered Tribal Areas (FATA) menjadi mainstream kehidupan politik nasional. Sebuah langkah menuju ke arah tersebut diambil ketika presiden menandatangani  sebuah “executive order” yang memperluas gerakan partai politik di dalam wilayah kesukuan tersebut.

Bersamaan dengan itu, reformasi ini membawa optimisme yang penuh kehati-hatian di antara banyak aktor partai politik bahwa kemajuan akan adanya pemerintahan yang demokratis akan berlanjut. Seperti yang dikatakan oleh seorang aktivis politik kepada delegasi ini, bagi banyak orang Pakistan, “ini untuk pertama kalinya ada harapan dalam sebuah pemilu di Pakistan.”

Namun, tantangan serius tetap ada dan jika tidak diselesaikan, dapat membuat kerja demokrasi keluar jalur dari momentum reformasi dan berimplikasi pada integritas pemilu. Kekerasan politik meningkat dan mengancam sejumlah partai politik sejak pembukaan masa kampanye di beberapa tempat di Pakistan. Isu penting lainnya adalah rendahnya tingkat partisipasi wanita. Pada by-elections yang diselenggarakan pada awal tahun ini, banyak wanita di berbagai bagian Pakistan ditolak hak politiknya untuk memberikan suara, kadang-kadang sebagai akibat dari kolusi antara pemimpin politik lokal dan petugas penyelenggara pemilu, dan para wanita juga tidak terwakili dan rendah sekali jumlahnya dalam Daftar pemilih nasional. Lebih jauh lagi, pertanyaan-pertanyaan tentang imparsilitas staf penyelenggara pemilu lokal, problem potensial dengan daftar pemilih, dan lamanya penundaan mengenai perselisihan hasil pemilu dapat meningkatkan pertanyaan mengenai keadilan dalam pemilu.

Sebuah karakteristik yang mendefinisikan pemilu yang akan datang adalah pemilu akan dilaksanakan, adalah tingginya jumlah anak muda  di Pakistan, sesuatu yang berlum pernah dialami sebelumnya. Hampir separuh dari jumlah pemilih yang terdaftar yaitu 85 juta berada di usia 35, sebuah persentase yang signifikan untuk sebuah elektorat adalah di mana pemilihnya adalah orang-orang yang pemilihnya merupakan pemilih pemula. Angkatan muda ini mewakili tantangan sebuah pemerintahan, partai politik dan masyarakat sipil karena merupakan kelanjutan dari sebuah pemerintahan demokratis tergantung pada keterlibatan generasi muda pada proses politik.

Pemilu mendatang akan menentukan arah Negara Pakistan di tahun-tahun mendatang. Ini merupakan suatu keharusan bahwa sebuah pemerintahan yang terpilih memiliki legitimasi yang datang karena terpilih melalui proses pemilu yang kredibel. Delegasi berharap bahwa rekomendasi ini dan usaha bagi komunitas internasional akan membantu Pakistan memenuhi tujuan tersebut.  

Sumber : NDI STATEMENT OF THE NDI PRE-ELECTION DELEGATION 

TO PAKISTAN, Islamabad, December 21, 2012