Pemilu antara (by elections) di Myanmar

Ini berita bagus dari Myanmar, yang sepertinya berusaha keras untuk mendapatkan Chairmanship of ASEAN di tahun 2014 mendatang. Meski hanya mengisi 48 kursi yang kosong, karena anggota parlemen terpilih menjadi menteri atau posisi lain.

http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_asiapacific/view/1174093/1/.

html

Posted: 30 December 2011 2107 hrs

YANGON: Myanmar akan melaksanakan by-elections (pemilu antara) pada tanggal 1 April 2011, demikian diumumkan media nasional Jum'at kemarin, yang memungkinkan ikon demokrasi Myanmar masuk ke dalam parlemen yang saat ini didominasi oleh tentara.

"Pemilu antara (by-election) akan diadakan hari Minggu 1 April 2012," demikian pengumuman the Union Election Commission, yang dibacakan di radio dan televisi pemerintah.

Suu Kyi, yang sudah mendaftarkan partainya secara resmi lebih awal di bulan ini mengatakan dia bermaksud untuk ikut pemilu.

Partai National League for Democracy (NLD) sudah diberikan lampu hijau oleh pihak berwenang untuk ikut serta, tetapi menunggu persetujuan resmi atas pendaftarannya.

Suu Kyi, 66, menghabiskan lebih dari dua dekade sebagai tahanan rumah dan baru dibebaskan beberapa hari setelah pemilu yang kontroversial pada November 2010.

Pemilu mendatang akan memberikan kesempatan bagi Suu Kyi untuk masuk parlemen yang didominasi oleh tentara yang merupakan sekutu pemerintah.

Mereka yang berminat untuk ikut harus mendaftar pada tanggal 16 dan 31 Januari, demikian pengumuman the Union Election Commission.

Kursi yang direbutkan berjumlah 48 - 40 di lower house, 6 upper house dan 2 di regional assemblies (seperti MPR di Indonesia).

By-election bertujuan untuk mengisi kursi yang kosong, karena anggota terpilih dalam pemilu November 2010 menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan.

Jumlah kursi yang tersedia diperkirakan tidak akan mengancam mayoritas yang dikuasai oleh partai yang didukung pemerintah.

Seperempat kursi parlemen dikuasai tentara, sedangkan Partai the Union Solidarity and Development Party, yang merupakan purnawirawan tentara menguasai 80 persen kursi yang tersisa.

NLD dicabut legalitas partainya oleh junta militer karena memboikot pemilu 2010.

But relations between the new government and the opposition have seen a significant thaw in recent months, with high profile dialogue between former generals, including the president, and Suu Kyi.

The Nobel Laureate expressed cautious hope that democracy would come to her country, during a meeting with Hillary Clinton as part of a landmark visit by the US Secretary of State earlier this month.

Myanmar's new government, which came to power in March, has made a series of reformist moves in an apparent attempt to improve its international standing.

These included releasing some of the country's many political prisoners, suspending construction of an unpopular Chinese-backed mega-dam and holding peace talks with the country's main armed ethnic groups.

The NLD won an election in 1990 by a landslide, while the democracy campaigner was under house arrest, but the ruling generals disregarded the result.

Suu Kyi's party refused to take part in last year's poll - the first in two decades - mainly because of rules that would have forced it to expel imprisoned members.

But an amendment to a law on political parties has since removed the contentious clause that said prisoners could not be party members, as well as a condition that all parties must agree to "preserve" a controversial 2008 constitution.

The NLD recently chose the image of a fighting peacock craning towards a white star as its new ballot symbol, replacing its trademark bamboo hat, which was used by a breakaway group that participated in the 2010 election.

Further details of the by-elections are expected to be announced in local newspapers on Saturday.

- AFP/al