Voter Awareness

Di negara yang tingkat demokrasinya belum sepenuhnya dijalankan, maka pemilu masih merupakan sesuatu yang sakral sehingga tidak boleh disentuh apalagi dipantau oleh rakyatnya.

Pengalaman Indonesia, Filipina, Sri Lanka, dan beberapa negara lainnya telah mengajarkan, bahwa pemilihan umum yang dibiarkan berjalan tanpa dipantau dan diawasi masyarakat secara langsungberarti menghilangkan esensi dan makna Pemilu itu sendiri.

Kehendak rakyat yang dinyatakan lewat pemberian suara, dengan mudah dapat dimanipulasi dan diputarbalikkan untuk kemenangan suatu partai. Partai yang seharusnya menang menjadi kalah dan partai yang tidak dikehendaki rakyat justru memenangkan pemilu dan memerintah.

Bisa jadi masyarakat tidak peduli, tidak mau tahu atau tidak mau terlibat dengan pemilu, bisa jadi karena tekanan dari pemerintah yang dituangkan dalam berbagai peraturan dan larangan mengenai hal ini dan hal itu yang tujuannya adalah mengkerangkeng partisipasi masyarakat dalam pemilu selain memberikan suara pada hari pemungutan suara.

Padahal partisipasi politik masyarakat di dalam dan melalui pemilu bukan sekedar memberikan suara saja, tetapi bisa lebih dalam dan lebih jauh dari itu. Partisipasi aktif masyarakat secara luas dapat menjamin pemilu berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia dan setara.

Program voter education atau pendidikan pemilih merupakan salah satu program yang paling dikenal sebagai cara yang efektif dan umum untuk memperkenalkan pemilu kepada pemilih. Namun, dalam masyarakat yang masih dalam keadaan tidak atau kurang memiliki ekspresi atau minat terhadap pemilu, maka dalam hal ini, organisasi pemantau pemilu atau LSM yang memiliki concern atau kepedulian terhadap pemilihan umum perlu membuat program voter awareness atau program membangkitkan kesadaran sebagai pemilih.

Ibu-ibu majelis taklim sedang mengikuti pendidikan politik di tahun 1999.
Foto adalah milik KIPP Indonesia

Kontak-kontak atau grup target sasaran yang akan diberikan program voter awareness diundang secara khusus dalam sebuah pertemuan. Dalam pertemuan tersebut dilakukan diskusi yang berisikan misi dan visi organisasi atau LSM dalam kerja pemantauan yang meliputi: Memberikan pemahaman terhadap tujuan pemantauan dan mengapa pemilu perlu dipantau. Lalu Memperkenalkan konsep kerja pemantauan seperti rencana-rencana kegiatan, baik bentuk, isi dan jadwal kegiatan. Memberikan penjelasan atas alasan perlunya relawan dan perannya dalam pencapaian tujuan pemantauan

Dalam kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan kondisi suatu kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, dapat pula dilakukan secara informal, bisa jadi di lokasi kelompok masyarakat tersebut.

Misalnya untuk kelompok masyarakat bermata pencaharian sebagai supir angkutan, diskusi dapat dilakukan di mana mereka memiliki waktu luang seperti di terminal, pangkalan dan tempat lainya. Begitu pula untuk kelompok masyarakat lainnya, sehingga diskusi lebih terasa sebagai tukar pendapat/pengalaman yang dapat mendorong kelompok-kelompok masyarakat yang ditargetkan menjadi relawan dapat tercapai. Hal yang terpenting adalah diskusi/penjelasan harus dilakukan dengan jujur tanpa memberikan harapan atas imbalan tertentu.

PERNYATAAN KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

PERNYATAAN KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

PERUBAHAN PERATURAN KPU, BERPOTENSI MELEMAHKAN KOMITMEN PARPOL UNTUK MENJAMIN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Koalisi Perempuan Indonsia Untuk Keadilan dan Demokrasi menghargai komitmen dan upaya  Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendorong partai politik calon peserta pemilihan umum menjamin sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui penerbitan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Koalisi Perempuan Indonsia Untuk Keadilan dan Demokrasi juga dapat memahami bahwa KPU harus melakukan perubahan terhadap  Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2012,  sebagai konsekuensi logis dari Keputusan Mahkamah Konsitusi No 52 /PUU-X/2012, atas perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu keputusan Mahkamah Konsitusi No 52 /PUU-X/2012 adalah 

membatalkan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa ”yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru” hal ini berarti semua partai politik calon peserta Pemilihan Umum harus melalui proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan sebagai peserta Pemilinan Umum. Oleh Karenanya, Koalisi Perempuan Indonesia dapat menerima diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Namun Koalisi Perempuan Indonesia menyayangkan perubahan dan penambahan ayat (2a) dalam Pasal 16 Peraturan KPU, yang berbunyi: "Dalam hal syarat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak terpenuhi, partai politik membuat surat pernyataan sebagaimana formulir Model F-13 Parpol."

 

Dalam Pandangan Koalisi Perempuan Indonesia, ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2a) berpotensi melemahkan Partai Politik untuk memenuhi syarat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Oleh Karenanya Koalisi Perempuan Indonesia menyesalkan adanya ketentuan Pasal 16 ayat (2a) dalam Peraturan KPU No 12 Tahun 2012. Karena dengan adanya ketentuan tersebut, partai politik tidak berupaya secara serius meningkatkan keterwakilan Perempuan dalam kepengurusan partai di tingkat Propinsi dan Kabupaten/kota dan cenderung memilih mengisi Formulir Model F-13 Parpol.

Untuk Mengapresiasi kepada Partai Politik yang serius memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam jajaran dan tingkatan kepengurusannya, serta untuk menjamin hak atas informasi publik dan melakukan Pendidikan Politik bagi masyarakat,  Koalisi Perempuan Indonesia meminta KPU agar :

1.    Menjamin dan memastikan, bahwa Formulir Model F 13 paropl, yang telah diisi oleh Partai Politik dapat diakses secara mudah oleh publik,  sehingga masyarakat –termasuk organisasi perempuan yang peduli pada peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dapat mengidentifikasi partai politik mana saja yang memiliki dan yang tidak memiliki komitmen terhadap peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik.

2.    Membuat Rekapitulasi/olah data Keterwakilan Perempuan dalam

Kepengurusan Partai Politik berbasis pengisian Formulir Model F 13 parpol, yang telah diisi oleh Partai Politik, sehingga dapat diketahui dengan jelas berapa prosentase dari jumlah dan tingkatan kepengurusan yang dimiliki oleh tiap-tiap partai politik yang memenuhi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota

3.    Mengumumkan hasil olah data Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik berbasis pengisian Formulir Model F 13 parpol, tersebutke dalam media massa dan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum.

Dengan data dan Informasi tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia akan menyampaikan kepada seluruh anggota dan Konstituen Koalisi Perempuan Indonesia yang berada di 25 Propinsi di Indonesia, bahwa : Partai Politik yang paling baik dalam menjamin keterwakilan perempuan adalah partai yang layak untuk dipertimbangkan, ketika perempuan akan menggunakan hak pilihnya.

Jakarta, 6 September 2012

Dian Kartikasari

Sekretaris Jenderal

Informasi lebih lanjut :

Mike V Tangka   (081332929509)

Dewi Komalasari (081808339596)

Octavia         (08997901828)

Masalah yang menghalangi perempuan menjadi anggota parlemen

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif.

1. Konteks budaya Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkal. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik adalah untuk laki-laki dan bahwa tidak pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen.

2. Proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai yang hampir selalu laki-laki. Di beberapa negara termasuk Indonesia, kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, pemimpin laki-laki dari parpol mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap parpol khususnya dalam hal gender. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari parpol, karena struktur kepemimpinandidominasi oleh kaum laki-laki.

3. Berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen.

4. Tidak adanya jaringan antara ormas, LSM dan parpol yang memperjuangkan representasi perempuan. Jaringan ormas wanita di Indonesia baru mulai memainkan peran penting sejak tahun 1999.

5. Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan wanita.  Sering dirasakan bahwa sungguh sulit merekrut perempuan dengan kemampuan politik yang memungkinkan mereka bersaing dengan laki-laki. Perempuan yang memiliki kapabilitas politik yang memadai cenderung terlibat dalam usaha pembelaan atau memilih peran-peran non partisan.

6. Faktor keluarga. Wanita berkeluarga sering mengalami hambatan tertentu khususnya izin dari pasangan mereka. Banyak suami cenderung menolak pandangan-pangdangan mereka dan aktifitas tambahan mereka di luar rumah. Kegiatan-kegiatan politik biasanya membutuhkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan mpenyediaan waktu dan uang yang besar. Dan banyak perempuan sering memegang jabatan-jabatan yang tidak menguntungkan secara financial. Pengecualian terjadi ketika perempuan mendapat jabatan yang dianggap menguntungkan secara financial, seperti terpilih sebagai anggota legislatif.

7. System multi partai. Besarnya jumlah parpol yang ikut bersaing di pemilihan untuk memenangkan kursi parlemen mempengaruhi tingkat represntasi wanita . karena setiap partai bisa berharap untuk memperoleh sejumlah kursi di parlemen. Ada kecenderungan untuk membagi jumlah kursi yang terbatas itu di antara laki-laki. Hal ini mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat representasi perempuan. 

Afirmasi 30% Perempuan dalam Partai Politik

Afirmasi 30% perempuan di partai politik? Hmmm, meski saya perempuan dan sangat mendukung afirmasi ini, tapi saya tidak yakin apakah parpol mampu memenuhinya. Kenapa? Stok atau ketersediaan perempuan yang MAU bergerak di bidang politik praktis sangat terbatas, apalagi yang MAU karena PAHAM politik praktis. 

Bisa jadi karena natura-nya perempuan alergi dengan politik praktis apalagi di tataran kepartaian. Kebanyakan perempuan maunya main aman, padahal mereka juga berpolitik di rumah dan kantor (bisnis). 

Banyak perempuan berpikir, bahwa politik kotor dan banyak jegal menjegal. Padahal, dengan masuknya perempuan di politik praktis, insya allah akan makin banyak perubahan yang positif terjadi di negeri ini, termasuk jegal menjegal yang khas kompetisi laki-laki. 

Afirmasi 30% ini didukung dan diperkuat dalam UU no. 2 tahun 2012 mengenai Partai Politik. 

Angka 30% merupakan angka minimal untuk melakukan perubahan. Jadi kalau para ibu-ibu suka ngomel karena harga naik terus, seharusnya maju ke politik praktis, jangan cuma ngomel di pasar atau tukang sayur. "Ngomel" sama pedagang gak mengubah apa-apa. Tapi kalau "ngomel" di parlemen, nah, itu bisa mengubah banyak hal.