Agama dan dan Etika Sosial - Politik (Bagian kelima)

Dalam konteks seperti itu, semakin terlihat betapa sulitnya kita untuk mendapatkan suatu rumusan yang memadai dan dapat diterima secara bersama-sama tentang (1) posisi agama dalam negara; (2) hubungan antara agama dan masalah sosial-politik; dan (3) kaitan etis dan profetis agama dalam kehidupan sosial-politik kita.

Kita menyadari akan fungsi direktif, korektif dan transformatif agama dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini tentu saja sebagai konsekuensi logis dari watak holistik dan omnipresence agama sebagaimana telah disinggung di atas.

Akan tetapi, diletakkan dalam konteks heterogenitas – bahkan mungkin parokialisme – kepentingan sosial-politik warga negara, sebuah rumusan sikap etis-profetis agama yang tunggal dan monolitik dalam memberikan respons terhadap perkembangan sosial-politik suatu negara, menjadi sulit untuk dilakukan.

Pluralitas dalam memberikan interpretasi kontekstual terhadap doktrin-doktrin universal agama semakin menambah kompleksitas persoalan.

Dalam konteks umat beragama secara keseluruhan, hegemoni negara, marjinalisasi peran serta masyarakat, dan sebagainya, selalu berdimensi ganda.

Karena Orde Baru mewarisi unfavorable memory (ingatan yang kurang menyenangkan) terhadap pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam konteks destabilisasi politik dan stagnasi pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan tertib politik dan ekonomi sebagaimana yang nampak dewasa ini, dengan segala implikasinya tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Di dalam setting seperti itu, selalu ada segmen-segmen warga negara yang terlibat (participant) dan ada yang tidak terlibat (subject).

Dalam kerangka seperti ini yang diperlukan adalah merumuskan potensi etis-profetis agama untuk menyeimbangkan kontruksi negara yang kuat di satu pihak dan masyarakat yang empowered di pihak lain; menyeimbangkan tertib politik yang telah berhasil di satu sisi dan meningkatkan partisipasi masyarakat di sisi lain.

Bersandar hanya pada nilai-nilai universal agama yang memberikan panduan-panduan etis bagi kehidupan manusia (i.e. keadilan, persamaan, musyarah – atau prinsip-prinsip dasar sosial-politik lainnya) tidaklah memadai.

Karena prinsip-prinsip itu harus diletakkan dalam setting dan konteks sosial-politik yang empirik, maka nilai-nilai itu harus di-juktaposisikan secara komplementer dengan struktur sosial-politik yang ada dengan seluruh variasi dan perbedaan kepentingan pelaku-pelaku sosial-politik yang tersedia.

SELESAI  .....

Makalah ini disampaikan oleh Bahtiar Effendy pada Seminar Agama dan Etika Politik, diselenggarakan oleh Yayasan Paramadina, Masyarakat Dialog Antar Agama, dan Institut Studi Arus Informasi, di RNI, Jakarta, 27 September 1996

Note dari penulis :

Tertarik ingin punya bisnis sendiri???? Gampang caranya. Add akun Facebook saya yang ada di sebelah kanan atau kiri artikel ini.  

Kalau sudah jadi friend saya di Facebook, nanti saya undang ke pertemuan bisnis kami. Tenang, kalau cuma hadir di pertemuan bisnis, gak perlu bayar. Pertemuannya juga online, lewat Facebook. Jadi gak perlu keluar rumah, dan kalau lagi di luar rumah, gak perlu batalin janji. Kan bisa lewat handphone. Asyik, kan. Yuk, gabung yuk.

Agama dan dan Etika Sosial - Politik (Bagian keempat)

Pengalaman kita menunjukkan bahwa, baik pada dataran konseptual maupun praktik, perumusan dan artikulasi posisi agam dalam kehidupan sosial-politik kita masih mengesankan sifatnya yang ad hoc.

Dengan kata lain, barangkali proses negotiated settlements antara elite politik-keagamaan dalam menundukkan posisi agama dalam negara masih belum selesai benar. Atau, barangkali, di sana sini masih terdapat hal-hal yang mendapatkan proses ironing out yang lebih memadai.

Dengan demikian, ada panduan yang dapat kita pegang secara bersama-sama dalam mengembangkan wacana hubungan antara agama dan negara. Tanpa itu, yang bakal muncul adalah ingatan (recollection) terhadap pengalaman-pengalaman traumatis dan stigmatis.

Dalam konteks pergesekan politik yang agak menajam, kenyataan demikian dapat pula menimbulkan proses-proses terbentuknya the politics of fear (politik ketakutan) dengan mengembangkan mitos-mitos tidak produktif.

Berkembangnya isu sektarianisme dan eksklusifisme, antara lain disebabkan situasi di mana hubungan antara agama dan negara masih bersifat ad hoc.

Tanpa adanya pola dan model yang jelas, khususnya dalam konteks posisi agama dalam negara, maka akomodasi negara terhadap agama akan sulit diterka ujungnya. Inilah antara lain yang dapat mengembangkan kembali pengalaman traumatis dan stigmatis, yang boleh jadi berlebihan itu.

Akan tetapi, perlu untuk dicatat bahwa Indonesia telah memberikan suatu pedoman dasar yang tegas. Yaitu bahwa Indonesia bukanlah Negara agama (theocratic state), tetapi juga bukan negara sekuler.

Dalam kaitannya dengan pernyataan ini adalah bahwa negara memperhatikan dan bahkan memfasilitasi kebutuhan keagamaan warganya. Bahkan, nilai-nilai etika dan spiritual agama merupakan panduan moral pembangunan nasional.

berlanjut .....

Makalah ini disampaikan oleh bahtiar Effendy pada Seminar Agama dan Etika Politik, diselenggarakan oleh Yayasan Paramadina, Masyarakat Dialog Antar Agama, dan Institut Studi Arus Informasi, di RNI, Jakarta, 27 September 1996

Note dari penulis :

Tertarik ingin punya bisnis sendiri???? Gampang caranya. Add akun Facebook saya yang ada di sebelah kanan atau kiri artikel ini.  

Kalau sudah jadi friend saya di Facebook, nanti saya undang ke pertemuan bisnis kami. Tenang, kalau cuma hadir di pertemuan bisnis, gak perlu bayar. Pertemuannya juga online, lewat Facebook. Jadi gak perlu keluar rumah, dan kalau lagi di luar rumah, gak perlu batalin janji. Kan bisa lewat handphone. Asyik, kan. Yuk, gabung yuk.

Agama dan dan Etika Sosial - Politik (Bagian Ketiga)

Itu semua membawa implikasi bahwa penjabaran fungsi prophetik agama dalam kehidupan sosial-politik sulit dirumuskan dalam bahasa tindakan yang sifatnya monolitik ataupun tunggal.

Masing-masing pihak yang terlibat ingin meletakkannya dalam kerangka kepentingan yang diwakilinya.

Dalam tataran konseptual, suatu rumusan umum barangkali dapat dihasilkan, khususnya ketika para pemuka, aktivis dan pemikir merujuk pada dimensi-dimensi ajaran agama yang sifatnya universal.

Artinya, dalam tataran konsep, kita akan lebih mudah merumuskan model hubungan antara agama dan kekuasaan atau etika agama dengan masalah-masalah sosial-politik dengan merujuk pada common platform yang dirasakan bersama, bukan saja oleh mereka yang berasal dari agama yang berbeda, tetapi juga oleh mereka yang berasal dari agama yang sama.

berlanjut .....

Makalah ini disampaikan oleh Bahtiar Effendy pada Seminar Agama dan Etika Politik, diselenggarakan oleh Yayasan Paramadina, Masyarakat Dialog Antar Agama, dan Institut Studi Arus Informasi, di RNI, Jakarta, 27 September 1996

Note dari penulis :

Tertarik ingin punya bisnis sendiri???? Gampang caranya. Add akun Facebook saya yang ada di sebelah kanan atau kiri artikel ini.  

Kalau sudah jadi friend saya di Facebook, nanti saya undang ke pertemuan bisnis kami. Tenang, kalau cuma hadir di pertemuan bisnis, gak perlu bayar. Pertemuannya juga online, lewat Facebook. Jadi gak perlu keluar rumah, dan kalau lagi di luar rumah, gak perlu batalin janji. Kan bisa lewat handphone. Asyik, kan. Yuk, gabung yuk.

Agama dan dan Etika Sosial - Politik (Bagian Kedua)

Dengan pengantar seperti itu, tugas untuk membicarakan posisi agama sebagai pemberi panduan etis bagi kehidupan sosial-politik suatu negara menjadi tidak mudah.

Pertama, adanya isyarat yang tegas bahwa meskipun agama bersifat omnipresence dan berwatak holistik, hal itu tidak serta merta menisbatkan adanya „otomatisasi“ hubungan atau korelasi antara etika agama dengan masalah sosial-politik.

Artinya, sebagai suatu ide, watak omnipresence dan holistik agama tidak lagi memiliki „kaki“. Ia membutuhkan instrument yang sesuai yang dapat  merealisasikan watak omnipresence dan holistic agama.

Kedua, karena agama berhubungan dengan masalah-masalah yang konkrit dan empiric, tentu artikulasi dari sifat omnipresence agama tadi tidak berada dalam sesuatu yang vakum.

Artinya, ia pasti bergesekan dengan struktur sosial-politik yang sudah ada. Situasi seperti ini sebenarnya bukan merupakan suatu masalah jika ada uniformitas dalam diri warga Negara untuk menerima kenyataan yang ada (uniformly accepted).

Akan tetapi, karena adanya heterogenitas kepentingan, maka dengan sendirinya kita dapat mengatakan bahwa (1) sifat, (2) lingkup, (3) model, atau (4) intensitas hubungan antara agama dan masalah-masalah sosial-politik – sebagai realisasi dari sifat omnipresence agama – juga mempunyai dinamika dan gesekan-gesekannya sendiri.

Artinya, dalam hal seperti inipun akan selalu kita temui pandangan-pandangan yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan. Hal ini terutama disebabkan oleh karena interest atau kepentingan yang berbeda dari para pelaku dan aktor sosial-politik beserta konstituen yang mendukungnya.

Berkembangnya diskursus tentang akomodasi negara terhadap Islam dalam lima tahun terakhir ini, baik yang diwakili oleh mereka yang secara langsung terlibat di dalamnya atau mereka yang menempatkan diri sebagai penonton (bystander), menunjukkan kompleksitas persoalan di atas.

Hal ini diperburuk oleh situasi di mana kita – dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan sosial politik kita yang sifatnya relatif – tidak bisa sampai pada suatu kesimpulan yang lugas dan pasti, sehingga dapat mengatakan bahwa yang salah satu salah (karena itu harus diingatkan) dan yang lain benar (karenanya layak memperoleh dukungan).

berlanjut .....

Makalah ini disampaikan oleh Bahtiar Effendy pada Seminar Agama dan Etika Politik, diselenggarakan oleh Yayasan Paramadina, Masyarakat Dialog Antar Agama, dan Institut Studi Arus Informasi, di RNI, Jakarta, 27 September 1996

Note dari penulis :

Tertarik ingin punya bisnis sendiri???? Gampang caranya. Add akun Facebook saya yang ada di sebelah kanan atau kiri artikel ini.  

Kalau sudah jadi friend saya di Facebook, nanti saya undang ke pertemuan bisnis kami. Tenang, kalau cuma hadir di pertemuan bisnis, gak perlu bayar. Pertemuannya juga online, lewat Facebook. Jadi gak perlu keluar rumah, dan kalau lagi di luar rumah, gak perlu batalin janji. Kan bisa lewat handphone. Asyik, kan. Yuk, gabung yuk.

Pengantar

Agama dan dan Etika Sosial - Politik :

Memperbincangkan Posisi Agama dalam Negara

oleh Bahtiar Effendy

Oleh sebagian orang, agama sering dipandang sebagai suatu instrument ilahiah untuk memahami dunia. Hal ini didukung oleh suatu penilaian atau keyakinan normatif tentang watak omnipresence agama. Yaitu, bahwa nilai-nilai agama hadir di mana-mana untuk memberikan panduan etis atas segala aspek kehidupan dan perilaku manusia.

Jika ditarik dalam bentuknya yang ekstrim, maka pernyataan seperti ini mengandaikan sifat holistic agama dengan seluruh struktur kehidupan manusia. Karenanya akan menjadi sulit untuk secara ideal type memisahkan agama dari dinamika kehidupan sosial-budaya, ekonomi, maupun politik suatu komunitas manusia.

Pokok bahasan seminar malam ini tentang Agama dan Etika Sosial-Politik secara eksplisit mengakui watak omnipresence dan holistic agama dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

Akan tetapi, keniscayaan (bahkan mungkin menjurus kepada sesuatu yang sifatnya imperative) seperti disebutkan di atas bukan tanpa masalah. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa persoalan yang sebenarnya bukan terletak pada sifat holistic agama dalam hubungannya dengan masalah-masalah kemanusiaan atau keduniawian.

Alih-alih, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai episode sejarah (termasuk di Indonesia!), persoalan akan muncul dalam kaitannya dengan artikulasi atau model-model hubungan antara agama dengan berbagai persoalan sosial-kemasyarakatan, kekuasaan, politik atau negara.

Dalam konteks bidang yang sedikit saya ketahui, ketegangan-ketegangan atau antagonism yang sedang atau pernah terjadi antara Islam dan politik di sejumlah negara Islam, lebih disebabkan oleh karena soal artikulasi atau model-model hubungan antara agama dan negara. Dan bukan karena substansi atau ajaran-ajaran agama itu sendiri.

Dalam hal ini, artikulasi atau model-model hubungan yang tidak viable dengan situasi lingkungan dan struktur sosial-kemasyarakatan sebuah negara, hanya akan melahirkan ketegangan dan kecurigaan.

Sintesa yang tidak mudah (uneasy synthesis) antara agama dan politik, agama dan kekuasaan, atau agama dan negara sebagaimana pernah dikonseptualisasikan oleh Leonard Binder dalam melihat pengalaman Pakistan dan sejumlah negara di Timur Tengah, khususnya Mesir, meneguhkan pernyataan di atas.

berlanjut .....

Makalah ini disampaikan pada Seminar Agama dan Etika Politik, diselenggarakan oleh Yayasan Paramadina, Masyarakat Dialog Antar Agama, dan Institut Studi Arus Informasi, di RNI, Jakarta, 27 September 1996

Note dari penulis :

Tertarik ingin punya bisnis sendiri???? Gampang caranya. Add akun Facebook saya yang ada di sebelah kanan atau kiri artikel ini.  

Kalau sudah jadi friend saya di Facebook, nanti saya undang ke pertemuan bisnis kami. Tenang, kalau cuma hadir di pertemuan bisnis, gak perlu bayar. Pertemuannya juga online, lewat Facebook. Jadi gak perlu keluar rumah, dan kalau lagi di luar rumah, gak perlu batalin janji. Kan bisa lewat handphone. Asyik, kan. Yuk, gabung yuk.