Deklarasi Koalisi Janda Pendukung Rido

Petang hari menjelang maghrib, sejumlah ibu berkaos Rido, cagub dan cawagub no 1 dalam pilkada DKI November 2024 duduk rapi di lapangan berumput hijau yang cantik di kantor DPD Golkar Cikini. 

Mereka datang untuk menghadiri deklarasi KJPR atau Koalisi Janda Pendukung Ridwan Kamil - Suswono.

Seperti diketahui, dalam sebuah kampanye, Ridwan Kamil menyebutkan bahwa para janda akan diurus oleh beberapa orang yang disebutkannya. Kebetulan yg disebut adalah bapak-bapak dan berita ini pun diplintir oleh pihak lawan seolah-olah pasangan Rido merendahkan para janda dengan menjadikannya obyek kampanye. 

Padahal kampanye tersebut justru untuk memberikan kesadaran bahwa ada elemen bangsa yang selama ini diabaikan kehadirannya oleh masyarakat dan negara.

Ketika seorang suami meninggal, maka anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Kita memuliakan anak yatim tapi mengabaikan ibunya yang janda. 

Ada kartu yatim yang membantu keperluan anak tersebut. Tetapi belum ada kartu atau tunjangan untuk perempuan yang kehilangan suami yg merupakan tulang punggung keluarga. 

Ridwan Kamil justru menyadarkan bahwa negara harusnya memberikan perhatian untuk para janda. Dengan demikian, si ibu tidak lagi menjadi beban anaknya yg mendapat bantuan atau menghapus generasi sandwich di mana si anak harus membantu orang tua. 

Kok bisa hal mulia ini dibilang merendahkan para janda, yang di bawah asuhannya ada anak yatim?

Kalimat yang merendahkan janda itu misalnya, "Si A sudah selesai masa iddahnya, tuh." Seolah-olah perempuan yang sudah selesai masa iddah, sudah ngebet ingin dikawini. Atau mencurigai si B yang janda, keluar rumah untuk bekerja untuk menafkahi anak-anaknya, tetapi dituduh dan di-ghibah untuk mencari laki-laki. 

Mari cerdas berpikir ketika membaca berita. 

Mari cerdas memilih pemimpin Jakarta. Yang sono gak punya program bagus, jadi apa aja ttg Rido diplintir. 

Salam,

Pipit Apriani

Ketua Komunitas Maju Bersama 

Untuk pemenangan pasangan Ridwan Kamil - Suswono

Kepolisian sebagai Anak Reformasi

Hal itu merupakan salah satu poin dari Diskusi Publik yang diadakan oleh Masyarakat Cinta Polri pada hari Sabtu, 22 Juni 2024 di sebuah kafe di Tebet, Jakarta selatan. 

Poin tersebut dikemukakan oleh pak Petrus Selestinus, kordinator TPDI. Kantor-kantor polisi menjadi lebih baik daripada jaman dahulu sebagai buah dari pemisahan kepolisian dari TNI. Sebelum reformasi, TNI sangat kuat di segala bidang termasuk anggaran dan juga menjadi pejabat di berbagai level di Indonesia di masa itu. Saat ini, banyak purnawirawan kepolisian menunjukkan kemampuan menjadi pejabat di Indonesia, salah satunya Tito Karnavian yg saat ini menjadi Menteri Dalam Negeri.

Pembicara sebelumnya, pak Dr. Edi Hasibuan, yang saat ini menjadi pansel Kompolnas menjelaskan masih kurangnya pengakuan negara kepada polisi yang gugur dalam tugas, bagaimana pemakamannya. Juga tempat tinggal polisi yang jumlahnya makin banyak, sehingga polisi harus mencari rumah kontrakan sebelum bertugas di sebuah daerah. Dahulu disediakan asrama di dekat kantor polsek. Selain itu perlu dipikirkan mengenai transportasi untuk polisi dari dan ke tempat kerjanya. 

Restorasi justice merupakan kearifan lokal yang diterjemahkan dan didorong menjadi salah satu kerja polisi. Tidak semua kasus dan masalah harus dilaporkan ke polisi.  Lembaga-lembaga lokal seperti desa atau RT diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak terlalu besar. Kasus yang dilaporkan ke polisi hendaknya kasus yang berdampak luas kepada masyarakat.

Kesimpulan dari diskusi ini adalah revisi UU no. 2 tahun 2002 diperlukan

 untuk perbaikan kerja kepolisian. 

Ditulis oleh Pipit Apriani

Peneliti di ForDE (Forum on Democracy and Election)

Alumni Pasca Sarjana Ilmu Politik UI 2003

Alumni FPBS Bahasa Jerman 1990