Ditahannya Ratu Atut Chosiyah oleh KPK beberapa waktu lalu disambut gembira oleh sejumlah warga provinsi Banten. Hal ini karena mengguritanya kekuasaan keluarga besar mereka, khususnya di Banten. Tetapi melarang mereka untuk ikut menjadi kandidat dalam pemilihan umum apapun, yah gak bisa. Namanya juga demokrasi, siapapun memiliki hak dipilih dan memilih. Kalau tidak suka dengan keluarga Atut, yah jangan pilih kandidat yang berasal dari keluarga mereka atau punya afiliiasi dengan mereka. Kalau sampai terpilih, artinya lebih banyak yang percaya dengan mereka daripada yang tidak percaya mereka. Atau ujug-ujug minta semua keluarga mereka turun dari jabatan, weleh-weleh.
 |
| Saya mewawancara seorang kandidat perempuan dari partai Rak Shanti dalam pemilu parlemen Thailand 2011 |
Nah, sama dengan kejadian di Thailand saat ini. PDRC yang merupakan kamuflase dari Partai Prachatipat (arti sebenarnya adalah "Demokrasi" bukan "Demokrat") meminta Yingluck Sinawatra dari partai Pheu Thai untuk turun jabatan dan menolak rekonsiliasi apapun dengan keluarga Sinawatra, termasuk ikut pemilu 2 Februari mendatang. Bahkan memblokir kantor pendaftaran caleg, sehingga banyak caleg tidak bisa mendaftar. Alasan PDRC aka PD intinya adalah meminta keluarga Sinawatra mundur dari perpolitikan Thailand.
Faktanya, pendukung keluarga Sinawatra jauh lebih besar daripada pendukung Partai Demokrat, karena itu mereka menang telak pemilu kemarin dan kemungkinan di pemilu mendatang. Militer Thailand menolak ikut campur dalam artian membubarkan massa yang berpartisipasi dalam Bangkok Shutdown. Dan di kota-kota lain di saat yang sama, ribuan massa Phue Thai memenuhi jalanan untuk mendukung jalannya pemilu mendatang. Perang sipil seperti diramalkan banyak pihak, bisa saja terjadi sewaktu-waktu.
