Pemilu antara (by elections) di Myanmar

Ini berita bagus dari Myanmar, yang sepertinya berusaha keras untuk mendapatkan Chairmanship of ASEAN di tahun 2014 mendatang. Meski hanya mengisi 48 kursi yang kosong, karena anggota parlemen terpilih menjadi menteri atau posisi lain.

http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_asiapacific/view/1174093/1/.

html

Posted: 30 December 2011 2107 hrs

YANGON: Myanmar akan melaksanakan by-elections (pemilu antara) pada tanggal 1 April 2011, demikian diumumkan media nasional Jum'at kemarin, yang memungkinkan ikon demokrasi Myanmar masuk ke dalam parlemen yang saat ini didominasi oleh tentara.

"Pemilu antara (by-election) akan diadakan hari Minggu 1 April 2012," demikian pengumuman the Union Election Commission, yang dibacakan di radio dan televisi pemerintah.

Suu Kyi, yang sudah mendaftarkan partainya secara resmi lebih awal di bulan ini mengatakan dia bermaksud untuk ikut pemilu.

Partai National League for Democracy (NLD) sudah diberikan lampu hijau oleh pihak berwenang untuk ikut serta, tetapi menunggu persetujuan resmi atas pendaftarannya.

Suu Kyi, 66, menghabiskan lebih dari dua dekade sebagai tahanan rumah dan baru dibebaskan beberapa hari setelah pemilu yang kontroversial pada November 2010.

Pemilu mendatang akan memberikan kesempatan bagi Suu Kyi untuk masuk parlemen yang didominasi oleh tentara yang merupakan sekutu pemerintah.

Mereka yang berminat untuk ikut harus mendaftar pada tanggal 16 dan 31 Januari, demikian pengumuman the Union Election Commission.

Kursi yang direbutkan berjumlah 48 - 40 di lower house, 6 upper house dan 2 di regional assemblies (seperti MPR di Indonesia).

By-election bertujuan untuk mengisi kursi yang kosong, karena anggota terpilih dalam pemilu November 2010 menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan.

Jumlah kursi yang tersedia diperkirakan tidak akan mengancam mayoritas yang dikuasai oleh partai yang didukung pemerintah.

Seperempat kursi parlemen dikuasai tentara, sedangkan Partai the Union Solidarity and Development Party, yang merupakan purnawirawan tentara menguasai 80 persen kursi yang tersisa.

NLD dicabut legalitas partainya oleh junta militer karena memboikot pemilu 2010.

But relations between the new government and the opposition have seen a significant thaw in recent months, with high profile dialogue between former generals, including the president, and Suu Kyi.

The Nobel Laureate expressed cautious hope that democracy would come to her country, during a meeting with Hillary Clinton as part of a landmark visit by the US Secretary of State earlier this month.

Myanmar's new government, which came to power in March, has made a series of reformist moves in an apparent attempt to improve its international standing.

These included releasing some of the country's many political prisoners, suspending construction of an unpopular Chinese-backed mega-dam and holding peace talks with the country's main armed ethnic groups.

The NLD won an election in 1990 by a landslide, while the democracy campaigner was under house arrest, but the ruling generals disregarded the result.

Suu Kyi's party refused to take part in last year's poll - the first in two decades - mainly because of rules that would have forced it to expel imprisoned members.

But an amendment to a law on political parties has since removed the contentious clause that said prisoners could not be party members, as well as a condition that all parties must agree to "preserve" a controversial 2008 constitution.

The NLD recently chose the image of a fighting peacock craning towards a white star as its new ballot symbol, replacing its trademark bamboo hat, which was used by a breakaway group that participated in the 2010 election.

Further details of the by-elections are expected to be announced in local newspapers on Saturday.

- AFP/al

Myanmar to hold by-elections on April 1, 2012

This is a good news from Myanmar . I think Myanmar tries its best to get the Chairmanship of ASEAN 2014.

http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_asiapacific/view/1174093/1/.

html

Posted: 30 December 2011 2107 hrs

YANGON: Myanmar is to hold by-elections on April 1, state media announced on Friday, which could propel democracy icon Aung San Suu Kyi into the army-dominated parliament.

"The by-election will take place on Sunday April 1, 2012," said an announcement by the Union Election Commission, read out on state radio and television.

Suu Kyi, who officially registered her opposition party earlier this month, has already said she intends to stand in the polls.

Her National League for Democracy (NLD) was given the green light by authorities to rejoin mainstream politics earlier this month, but is waiting for official approval of its application.

Suu Kyi, 66, spent much of the past two decades in detention and was released from house arrest a few days after a controversial November 2010 general election.

The upcoming vote will offer her an opportunity to seek to enter a parliament that remains dominated by allies of the former military government.

Those who wish to take part will need to register between January 16 and 31, according to the Union Election Commission announcement.

A total of 48 seats are up for grabs - 40 in the lower house, six in the upper house and two in the regional assemblies.

The by-election is to fill seats vacated by those elected in the November 2010 vote who have since become ministers and deputy ministers in the government.

The number of available seats is not enough to threaten the resounding majority held by the ruling military-backed party.

One quarter of parliament's seats are taken up by the army while the Union Solidarity and Development Party, which is packed with former military men, holds about 80 percent of the remainder.

The NLD was stripped of its status as a legal political party by the military government last year after it chose to boycott the 2010 poll.

But relations between the new government and the opposition have seen a significant thaw in recent months, with high profile dialogue between former generals, including the president, and Suu Kyi.

The Nobel Laureate expressed cautious hope that democracy would come to her country, during a meeting with Hillary Clinton as part of a landmark visit by the US Secretary of State earlier this month.

Myanmar's new government, which came to power in March, has made a series of reformist moves in an apparent attempt to improve its international standing.

These included releasing some of the country's many political prisoners, suspending construction of an unpopular Chinese-backed mega-dam and holding peace talks with the country's main armed ethnic groups.

The NLD won an election in 1990 by a landslide, while the democracy campaigner was under house arrest, but the ruling generals disregarded the result.

Suu Kyi's party refused to take part in last year's poll - the first in two decades - mainly because of rules that would have forced it to expel imprisoned members.

But an amendment to a law on political parties has since removed the contentious clause that said prisoners could not be party members, as well as a condition that all parties must agree to "preserve" a controversial 2008 constitution.

The NLD recently chose the image of a fighting peacock craning towards a white star as its new ballot symbol, replacing its trademark bamboo hat, which was used by a breakaway group that participated in the 2010 election.

Further details of the by-elections are expected to be announced in local newspapers on Saturday.

- AFP/al

Makna hak pilih

Pemilu kali ini, partai mana atau kandidat mana yang akan anda pilih? Sebagian sudah mempunyai pilihan, beberapa sedang menimbang-nimbang, beberapa tidak tahu, sebagian lagi tidak mau tahu. Ada juga yang tidak mau ikut pemilu hingga anti pemilu atau sering disebut golput atau golongan putih.

Apapun pilihan anda, itu adalah hak anda sebagai warga negara Indonesia. Tetapi, ada baiknya sebelum anda memutuskan menjadi golput, anda mengetahui terlebih dahulu makna pemilu dan hak pilih yang melekat pada diri anda sebagai warga negara.

Pentingnya hak pilih warga negara digambarkan dengan tepat dalam kutipan di bawah ini :

"... hak pilih sama berharganya dengan hidup itu sendiri, bagi mereka yang telah menjadi korban dari kekejaman perang, bagi mereka yang kerabat dekatnya dilarang menggunakan hak pilihnya hanya karena alasan ras atau gender mereka, dan mereka yang telah mempertaruhkan."
Charles L. Zeldon, Bush v. Gore: Exposing the Hidden Crisis in American Democracy, 76 (2010)

Saya pribadi tidak mengalami tekanan apapun dalam hal memilih, semenjak saya sah memiliki hak pilih hingga hari ini. Namun,harus diakui banyak orang yang mengalami kesulitan atau dipersulit menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Kaum wanita kerap dipersulit dalam menggunakan hak pilihnya, hanya karena mereka adalah wanita. Hal ini dijumpai tidak hanya di negara-negara konflik yang pernah saya pantau pemilunya seperti Afghanistan dan Sri Lanka.
Tetapi juga terjadi di Indonesia, bahkan di Jakarta yang nota bene pendidikan politiknya seharusnya jauh lebih baik dibanding daerah lain.

Ras atau suku tertentu kerap dihalangi dalam menjalankan hak pilihnya, terutama mereka yang diperkirakan akan memilih partai atau kandidat saingan.

Taliban mengancam rakyat Afghanistan untuk tidak ikut pemilu presiden 2009 atau jari bertinta mereka akan dipotong atau dipancung sekalian. Hal ini menyebabkan rendahnya turn out pemilu presiden Afghanistan.

Namun, saya salut kepada penduduk desa di provinsi Baghlan yang desanya diserang Taliban beberapa hari sebelum pemilu. Mereka mengungsi ke wilayah aman, hanya dengan sejumlah pakaian dan kartu pemilih! Mereka rindu dan berharap akan adanya suasana damai di negaranya.

Di Indonesia, suasana tidak seekstrim itu, tetapi dalam beberapa pemilukada yang saya pantau, sejumlah orang yang kemungkinan akan memilih kandidat saingan dihalangi untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara tidak diberikan kartu undangan atau CWK 06. Atau bahkan tidak dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Jadi, betapa berharganya hak pilih anda. Jangan sia-siakan.

Pengantar pemahaman sengketa pemilu

Integritas pemilu dilihat tidak hanya dari tahapan-tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu saja, tetapi juga dari penyelesaian sengketa-sengketa terkait pemilu.

Meningkatnya kesadaran berdemokrasi suatu negara akan meningkatkan pula jumlah sengketa atau perselisihan hasil pemilu yang diajukan kepada lembaga adjudikasi pemilu.

Karena itu, dibutuhkan mekanisme dan proses yang benar dalam penyelesaian sengketa atau keberatan pemilu. Mekanisme tersebut harus menjadi pemutur dalam setiap perbedaan pendapat tentang hasil pemilu agar tidak terjadi berbagai konflik sosial politik secara horizontal. Jika tidak tertangani dengan baik, kekecewaan bisa meletup dan memicu aksi unjuk rasa yang anarkis.

Di Indonesia, lembaga adjudikasi pemilu ada 2 yaitu PTUN dan Mahkamah Konstitusi. PTUN mengadili sengketa atau perselisihan pada tingkat tahapan pemilu. Sedangkan Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa hasil pemilu.